• Home
• Parlemen
• Komisi I DPRD Meranti Aktifkan Pengawasan Hingga ke Kecamatan

Sabtu, 17 April 2021 11:27:00

Komisi I DPRD Meranti Aktifkan Pengawasan Hingga ke Kecamatan

MERANTI, PARLEMEN, - KOMISI I DPRD Kepulauan Meranti, secara aktif melakukan monitoring pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan hingga ke tingkat kecamatan. Kegiatan monitoring ini telah berjalan di sejumlah kecamatan, seperti Pulau Merbau dan Rangsang Barat.

Monitoring dimaksudkan agar pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan disegala aspek kedepannya.

Selain itu, pemerintah kecamatan dan desa dihimbau agar mempersiapkan data dan memahami aturan hukum yang ada terkait pemerintahan maupun lainnya.

Dalam kunjungan kerjanya, pihak Komisi I yang dipimpin langsung Pauzi SE M IKom selaku ketua, menyempatkan diri berdialog menyampaikan berbagai persoalan, serta menampung aspirasi masyarakat lewat Camat dan Kepala Desa.

Sepertinya halnya kunker di Kecamatan Rangsang Barat, Pauzi didampingi anggota Boby Haryadi selaku Wakil Ketua Komisi I, Al Amin selaku Sekretaris Komisi, berserta anggota Sopandi, Auzir, Khosairi, Dedi Putra, M Tartib, dan Darsini.

Kehadiran Komisi I di Kecamatan Rangsang Barat disambut langsung oleh Camat Rangsang Barat, Juita Ratnasari dan para Kepala Desa di Bantar pada Rabu (07/04/21) lalu.

Dikesempatan itu, beberapa Kepala Desa menyampaikan aspirasi, keluhan dan masukan terhadap berbagai persoalan, diantaranya terkait persoalan pemerintahan, pembangunan, hukum dan lain sebagainya.

Seperti persoalan infrastrutur jalan penghubung antar desa, persoalan pengelolaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat, pelayanan kesehatan, pengembangan ekonomi masyarakat desa dan lain sebagainya.

Secara umum, Pauzi mengingatkan   agar sinergitas antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten tetap dijaga. Disamping itu, Kepala Desa harus melakukan pendataaan berbagai potensi pembangunan ekonomi masyarakat.

"Ini tentunya dijalankan dengan memperhatikan dan menguasai aturan hukum yang berlaku. Sehingga dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan bisa terhindar dari persoalan hukum dikemudian hari," pesan Ketua Komisi I itu.

Disampaikannya, bahwa oenyelesaian segala macam bentuk pendataan administrasi pemerintahan dipandang perlu agar pemerintah desa memiliki data yang komprehensif. Dengan begitu, pemerintah desa sudah siap ketika data-data tersebut diminta atau dibutuhkan untuk berbagai program pembangunan baik ditingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Disis lainnya, imbaunya, pemerintah desa perlu mempersiapkan diri dalam menyambut program strategis pemerintah kabupaten yang diprogramkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti terpilih saat ini.

"Pemerintah desa perlu menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak terkait. Ini tentunya untuk meraih peluang maupun hal lainnya yang berhubungan dengan program percepatan pembangunan. Mari bersama kita dukung program strategis yang dicanangkan pemerintah kabupaten saat ini," ajak Pauzi.

Dari pertemuan tersebut, Komisi I mengantongi beberapa aspirasi, keluhan, masukan dan saran dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh Camat, Kepala Desa beserta apatarur pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya.

Pihaknya berjanji menyampaikan bahwa berbagai masukan, keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh Camat maupun Kepala Desa yang berkaitan dengan persoalan di bidang hukum dan oemerintahan, akan dibahas pada saat rapat kerja dengan OPD mitra Klkerja Komisi, selebihnya akan disampaikan kepada Komisi-Komisi di DPRD yang membidangi urusan yang terkait persoalan tersebut.

Diakhir kunjungan, Komisi I bersama Camat dan Kepala Desa meninjau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Rangsang Barat yang beberapa waktu lalu telah dilaksanakan kaunching Lllayanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) administrasi kependudukan oleh Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH.

Dengan melihat kondisi UPT Disdukcapil Rangsang Barat saat ini, Komisi I mendukung pembenahan fasilitas UPT dalam upaya meningkatkan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Sehingga UPT Disdukcapil Rangsang Barat benar-benar layak menjadi UPT Disdukcapil percontohan nantinya. (adv)