RIAUONE.COM, PEKANBARU, RIAU, ROC, - Dewan Perwakilan Rakyat membuka  Wacana penggunaan hak interpelasi kembali bergulir dikalangan DPRD Riau. Penggunaan hak ini disebabkan rendahnya serapan APBD Riau tahun 2015. "Jika memang ke depan ini progres APBD tidak menunjukkan hal positif, tentunya saya akan mengajak teman-teman dewan untuk berfikir rasional.

 

Tidak tertutup kemungkinan menggunakan hak interpelasi," kata Ade Hartati Rahmat, ketua Fraksi PAN DPRD Riau, kemarin.

 

Menurutnya, penggunaan hak interpelasi ini merupakan sebuah hal yang wajar, mempertanyakan kepada Plt Gubri terkait APBD yang sedikit digunakan. Apalagi penggunaan hak ini merupakan hak dari anggota dewan dalam memperbaiki kondisi APBD Riau. 

 

Sebagaimana berita sebelumnya, Riau adalah salah satu provinsi dengan serapan anggaran terendah. Dari total anggaran Rp 10,6 triliun, baru terserap 26% per Juli 2015. Bahkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp 70 miliar juga belum terserap sama sekali. PLT Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menuturkan sisa dana yang belum digunakan, akhirnya disimpan di perbankan. Ada yang bank daerah, dan juga bank nasional. "Total anggaran Rp 10,6 triliun.

 

Sekarang baru 26%," katanya usai rapat dengan Presiden Jokowi dan gubernur lainnya saat meninggalkan Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8/2015) .

 

Lambatnya penyerapan anggaran karena persoalan internal pemerintahan daerah, seperti pergantian seluruh kepala dinas sejak awal tahun. "Karena baru selesai untuk pelantikan kepala dinas April, habis itu kita penunjukan KPA (Kuasa Pemegang Anggaran), sampai ke bawah organisasi pengguna anggaran," jelasnya.

 

Beberapa tender proyek yang tadinya sudah dimulai pada awal tahun pun tertunda. Arsyad menyebutkan uang muka untuk pelaksanaan proyek belum dicairkan sebanyak Rp 1,6 triliun. "Ada kontraktor sekitar Rp 1,6 trilin yang belum cairkan uang muka," ujar Arsyad. 

 

Selain itu, para pemegang kuasa pengguna anggaran memang ada ketakutan akan dikriminalisasi untuk menjalankan program dan kegiatan. Meskipun hanya di beberapa kasus. "Mungkin kasus per kasus ya," tegasnya. Tersisa empat bulan sampai dengan akhir tahun, Arsyad akan menggenjot penyerapan anggaran sampai dengan 80%. Ini sudah menjadi penugasan oleh Presiden Jokowi untuk penyerapan anggaran. "Target 80%," pungkasnya. (abu/tim).