PEKANBARU-Rapat Paripurna DPRD Riau tentang Pengusulan hak angket, Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 

Rapat Paripurna DPRD Riau terkait pembayaran hutang eskalasi, Rabu,10/08/16 di gedung DPRD Riau menghasilkan pandangan fraksi, Fraksi Golkar yang disampaikan Masnur menolak secara tegas hak angket tersebut dalam penyampainnya fraksi Golkar menilai bahwa pembayaran dana ekskalasi sudah sesuai aturan yang berlaku dan tidak menyalahi aturan menurutnya tidak ada yang salah sesuai konsultasi mendagri yang sebelumnya Rancangan APBD 2015 dan dan dibahas lagi setelah konsultasi Mendagri, setelah konsultasi dibawa kembali ke Banggar disetujui Banggar DPRD ditanda tangani Banggar, serta disetujui Pimpinan dan semua Fraksi di DPRD Riau ujar Masnur

 

lebih lanjut Masnur menyampaikan bahwa semua mekanisme sudah dijalani ini negara negara hukum semua punya aturan, bahkan masnur membantah apa yang disampaikan fraksi pendukung hak angket menyebutkan dana ekskalsi tidak dibahas, kita punya bukti absen ada, notulen ada semua administrasi lengkap ujar Masnur lagi.

 

 

Sebelumnya, pengalokasian dana eskalasi Rp 220 Miliar yang dimasukan Pemprov Riau ke dalam APBDP Riau 2015 lalu. Sedangkan legislatif DPRD Riau menyebut tidak pernah menyetujui pembayaran anggaran tersebut untuk dimasukkan dalam APBDP. Dalam Rapat Paripurna tersebut fraksi DPRD Riau menyampaikan Pandangannya dari 8 Fraksi Golkar menolak, Sedangkan 6 Fraksi diantaranya, Fraksi PDIP, Hanura Nasdem, PPP, Demokrat, PKB,PKS menyetujui Hak angket, sementara Fraksi PAN lebih menyetujui hak interplasi.(anr)