PEKANBARU- Sejumlah fraksi di DPRD Riau kritisi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam hal penggunaan anggaran yang tercantum dalam APBD Riau tahun 2015. 

 

Kritikan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Riau tahun 2015. 

 

"Opini WTP bukan tujuan utama, efektivitas dan keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat, lebih diutamakan," kata Almainis, anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam paripurna, Senin (18/07/16). 

 

Lebih lanjut ia mengatakan, apalah artinya WTP bila anggaran belum optimal dalam menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat Riau. Apalagi, APBD masih didominasi belanja kebutuhan fungsional, seperti belanja pegawai. 

 

Kemudian Fraksi PDI Perjuangan meminta perhatian gubernur Riau terhadap banyaknya kegiatan bawahannya yang berada di luar kewenangannya. Total kegiatan yang dimaksud mencapai ratusan miliar. 

 

"Ini menjadi ironi, di satu sisi pokok-pokok pikiran DPRD Riau sering tidak diakomodir dengan alasan di luar wewenang. Kenyataannya, hari ini SKPD juga melakukan hal serupa, SKPD hanya mengutamakan kegiatanya saja tanpa mengindahkan aturan yang berlaku," ungkapnya. 

 

Hal senada juga dikatakan Edi Muhammad A Yatim, anggota Fraksi Demokrat. Menurutnya, WTP bukanlah ukuran keberhasilan kinerja Pemprov Riau, meskipun WTP merupakan prestasi yang sudah diraih. 

 

"Karena Pemprov Riau tidak mampu menyelesaikan kegiatan dan menghabiskan anggarannya di tahun 2015 lalu. Pemprov hanya mampu merealisakan anggaran sekitar 68,1 persen, ini harus menjadi perhatian serius ke depan, karena beberapa tahun belakangan realisasi selalu di bawah 70 persen," ujarnya. ***(anr/rtc)