PEKANBARU-RIAU- Rapat Paripurn dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, berbagai masukan terhadap Gubernur Riau, diantaranya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Riau, mengkritisi Meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ternyata hal itu tak lantas membuat pihak DPRD Riau berpuas diri. 

 

Sejumlah fraksi di dewan itu justru mengkritisi pemberian opini WTP tersebut kepada Pemprov Riau dalam hal penggunaan anggaran yang tercantum dalam APBD Riau tahun 2015. 

 

Kritikan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Riau tahun 2015. 

 

"Opini WTP bukan tujuan utama, efektivitas dan keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat, lebih diutamakan," kata Almainis, anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam paripurna, Senin (18/7/16). 

 

Lebih lanjut ia mengatakan, apalah artinya WTP bila anggaran belum optimal dalam menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat Riau. Apalagi, APBD masih didominasi belanja kebutuhan fungsional, seperti belanja pegawai. 

 

Kemudian Fraksi PDI Perjuangan meminta perhatian gubernur Riau terhadap banyaknya kegiatan bawahannya yang berada di luar kewenangannya. Total kegiatan yang dimaksud mencapai ratusan miliar. 

 

"Ini menjadi ironi, di satu sisi pokok-pokok pikiran DPRD Riau sering tidak diakomodir dengan alasan di luar wewenang. Kenyataannya, hari ini SKPD juga melakukan hal serupa, SKPD hanya mengutamakan kegiatanya saja tanpa mengindahkan aturan yang berlaku," ungkapnya. 

 

lebih tegas Anggota DPRD Riau Almainis kepada Wartawan mengatakan sangat pesimis realisasi anggaran APBD Riau sampai 100 Persen, buktinya hingga bulan ketujuh ini realisasi anggara dibawah 20 persen, kalau terus begini bagaimana pembangunan bisa berjalan dengan baik, hampir dua tahun berjalan serapan APBD Riau sangat minim dan saya pesimis pada tahun ketiga kepemimpinan Andi rahman APBD bisa terealisasi maksimal ujar Politisi PDIP ini di gedung Wakil Rakyat, Selasa, 12/07/16

 

Almainis menyesalkan sikap kepemimpinan Andi rahman dinilai lamban, dan tidak tegas, seorang pemimpin itu harus berani menjalankan amanah yang telah diberikan rakyat, jangan takut menggunakan APBD kalau sesuai aturan.  Jadi Gubernur Riau itu harus berani ngapain takut, kalau sesuai aturan jalankan, yang penting ada niat baiklah tegas Almainis.

 

Almainis pun sebagai wakil rakyat malu rasanya kita kepada masyarakar terutama pembangunan yang kita janjikan namun tidak terealisasi, apalagu sejak dua tahun ini aspirasi DPRD tidak terpenuhi, maka ia menghimbau kepada Gubri dan jajarannya segera merealisasikan APBD sesui aturan, agar roda pembangunan bisa berjalan maksimal, ekonomi masyarakatpun hidup ujarnya

 

Disisi lain persoalan ekonomi masyarakat sangat berdampak akibat rendanya realisasi anggaran APBD. Fraksi PDIP berharap Pemerintah Propinsi Riau agar segera merealiasikan anggaran, Realisasi anggaran bantuan sosial yang dinilai tidak lagi di alokasikan terhadap masyarakat ujat Almainis

 

 

 

 

Hal senada juga dikatakan Edi Muhammad A Yatim, anggota Fraksi Demokrat. Menurutnya, WTP bukanlah ukuran keberhasilan kinerja Pemprov Riau, meskipun WTP merupakan prestasi yang sudah diraih. 

 

"Karena Pemprov Riau tidak mampu menyelesaikan kegiatan dan menghabiskan anggarannya di tahun 2015 lalu. Pemprov hanya mampu merealisakan anggaran sekitar 68,1 persen, ini harus menjadi perhatian serius ke depan, karena beberapa tahun belakangan realisasi selalu di bawah 70 persen," ujarnya.

 

sementara itu Anggota DPRD Riau Suhardiman Amby juga angkat bicara Suhardiman Amby Anggota DPRD Riau meminta Gubernur Riau Arsyad Juliandy Rahman untuk merealisasikan janji politiknya sewaktu kampanye, banyaknya janji jani politik Pasangan Aman belum terealisasi, diantaranya rumah layak huni, pembangunan insfrastruktur serta pengurangan angka kemiskinan tegas Suhardiman di Ruang Komisi A DPRD Riau, Lebih lanjut Suhardiman menegaskan, hingga kini realisasi anggaran APBD Riau sangat minim, dengan dilantiknya Andi ibarat Sepeda motor CC nya sudah bertambah, maka segera dengan lari kencang mengejar ketertinggalan pembangunan Riau.

 

Minta Wakil Gubernur Riau segera di percepat

 

Dengan telah dilantiknya Andi Rahman sebagai Gubernur Depenitif, maka Andi Rahman bisa bekerja lebih maksimal untuk kepentingan Rakyat Riau, menurut Suhardiman ketika ditanya soal siapa yang akan menjadi Wakil Gubernur Riau, maka yang paling cocok adalah orang orang melayu Riau, Golkar harus melihat potensi yang ada di Riau, masih banyak tokoh tokoh Melayu yang mampu dan pintar, dengan menyebut namanya satu persatu, diantara kalau di Golkar ada Ruspan Aman, ada Ahmad Syahrofi, ada juga dari kalangan akademisi, bisa rector UIN, Unri, UIR dan tokoh tokoh lainya

 

Dalam Rapat Paripurna ini juga para anggota DPRD Riau meminta Gubernur Riau untuk segera menunjuk Ketua DPRD Riau agar DPRD Riau mempunyai Pimpinan Ujar Yusuf SH Anggota DPRD Riau dari PKB

 

Gubernur Riau Evaluasi SKPD Lambannya Realisasi APBD Riau

 

 

Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman kesal realisasi APBD Riau masih berjalan lambat. Karena merasa sering mengingatkan tapi tak juga bergerak signifikan, orang nomor satu di Riau ini pun menyebut banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tak becus dalam mengelola anggaran.

 

Kekesalan Gubri hingga menyebut banyak SKPD tak becus dalam merealisasikan anggaran tersebut karena dipertengahan Juli atau semester kedua 2016 pergerakan realisasi anggaran kurang dari 30 persen.

 

"Kalian ngurus itu saja tak becus!," tegas Gubri saat memimpin rapat evaluasi anggaran 2016 di ruang melati, Senin (18/7/16).

 

Rapat evaluasi ini sendiri terkesan dadakan. Pasalnya, usai kegiatan penyerahan adiwiyata tingkat sekolah se Provinsi Riau, banyak pimpinan SKPD bertanya-tanya tiba-tiba ada perintah rapat membahas APBD yang dilaksanakan tertutup dari awak media.

 

Usai rapat evaluasi tersebut, Gubri hanya menyebut bahwa agenda rapat tersebut hanyalah rapat biasa. Meski biasa, menurut Gubri merasa perlu melakukan pertemuan untuk kembali mengingatkan sekaligus memotivasi agar SKPD cepat bergerak untuk merealisasikan anggaran semaksimal mungkin.

 

Beberapa kendala yang dihadapi SKPD dicarikan solusinya agar bisa keluar dari persoalannya. Gubri berharap persoalan realisasi yang masih minim tersebut tidak menghambat proses pembangunan dan pelayanan di Riau. (Abu/Humas/Adv)