RIAUONE.COM, PEKANBARU, RIAU, ROC - Setelah menyelesaikan tugasnya kurang lebih selama sepuluh bulan sejak dibentuk, Panitia Khusus (Pansus) Monitoring dan Evaluasi Perizinan HGU, IU Perkebunan, HTI, HPHTI, HPH, Izin Usaha Pertambangan, Izin Lingkungan, lain lingkungan (Amdal, UPL,UKL) sampaikan hasil kerjanya dalam rapat paripurna DPRD Riau. 

 

Sayangnya, Pansus yang diketuai Suhardiman Amby ini tidak menjelaskan nama perusahaan-perusahaan apa saja yang telah merugikan negara selama ini. Pansus hanya menyampaikan gambaran umum dari hasil kerjanya. 

 

"Dari 70 perusahan yang kita lakukan monitoring, kelebihan tanamannya sekitar 301 ribu hektar dan dari 600 perusahaan yang terdaftar, hanya 104 perusahaan yang bayar pajak, sisanya tidak bayar," kata Suhardiman Amby kepada wartawan, Senin (21/12/15). 

 

Sekretaris Komisi A DPRD Riau ini memperkirakan, total kerugian negara selama empat tahun terakhir akibat perusahaan yang tidak membayar pajak sebesar Rp104 triliun. Angka ini berdasarkan kepada kajian dan pembahasan di tingkat Pansus. 

 

Kendati tidak menjelaskan secara gamblang perusahaan-perusahaan yang enggan membayar pajak, Duta Palma Grup dan APRIL grup menurutnya, masuk ke dalam kategori dugaan perusahaan yang dimaksud. 

 

"Duta Palma Grup, APRIL di pajaknya. Ini bukan menuduh, tapi baru asumsi kita saja, kita akan coba pelajari lagi. Ada lima belas rekomendasi Pansus yang disampaikan," ujar anggota dewan dari daerah pemilihan Inhu-Kuansing ini. 

 

Setelah laporan ini disampaikan, maka selanjutnya, pimpinan dewan yang akan menindaklanjutinya. Apakah pimpinan dewan yang saat ini dipimpin tiga wakil ketua, mau menindaklanjutinya atau tidak. 

 

Sementara itu, Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Riau mengatakan, jika nama perusahaan-perusahaan yang merugikan negara diumumkan, maka dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. 

 

"Kita pimpinan akan memabahas ini terlebih dahulu, apakah boleh diberikan kepada umum atau tidak. Kita tidak ingin, nantinya ada orang yang sengaja memanfaatkan ini, nanti masyarakat juga yang dirugikan," terangnya. 

 

Lebih lanjut mantan wakil walikota Dumai ini mengatakan, poin-poin yang direkomendasikan Pansus akan ditindaklanjuti pimpinan, segera. (rtc/roc).