• Home
• Parlemen
• Paripurna DPRD Riau Jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi pada LKPJ Kepala daerah 2015

Jumat, 20 Mei 2016 17:56:00

ADVERTORIAL DPRD RIAU

Paripurna DPRD Riau Jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi pada LKPJ Kepala daerah 2015

PEKANBARU, RIAU, - Plt Gubri sampaikan jawaban pemetrintah terhadap pandangan umum Fraksi pada LKPJ kepala daerah. Plt Gubri menjawab belum optimalnya serapan anggaran tahun 2015.
 
Mayoritas anggota DPRD Riau, wakil rakyat gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD provinsi Riau pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2015.
Dalam laporannya, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan sejumlah fraksi di DPRD Riau dalam rapat paripurna, beberapa waktu yang lalu.

Kami ucapkan terima kasih berbagai masukan dan kritikan yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Kritikan sangat positif dan produktif sehingga menjadi perhatian utama bagi kita," kata Arsyadjuliandi Rachman dalam paripurna, Senin (04/04/16).
Menjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan tentang belum optimalnya serapan anggaran. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari tumpang tindih kewenangan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.

Lambatnya pengesahan APBD Perubahan, menyebabkan kegiatan fisik dan pengadaan barang dan jasa yang harus melalui proses alam tidak dapat dilaksanakan. Keterbatasan waktu menyebabkan jadwal yang disusun tidak sesuai dan tidak sesuai lagi dengan yang direncanakan," ungkapnya.
Ketua DPD I Golkar Riau ini berharap, dukungan dan kerjasama DPRD Riau agar roda pemerintahan di Riau bisa berjalan dengan apa yang diharapkan bersama. Terutama untuk program yang berkaitan dengan masyarakat banyak.
Kerjasama dan dukungan dari DPRD selaku lembaga legislatif sangat diharapkan. Tanpa dukungan dan kerjasama, roda pemerintahan di Riau tidak akan berjalan maksimal," harap mantan anggota DPR RI ini.


Plt Gubernur Riau  Arsyadjuliandi Rahman dalam  menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi Riau terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2015, Senin siang (4/4/2016)

Jawaban Pemprov Riau atas tanggapan Fraksi di DPRD Riau terhadap LKPJ Gubernur Riau tahun 2015 disampaikan Plt. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman dalam paripurna DPRD Riau

Dalam pidatonya Andi Rahman menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas masukan dan kritikan dari seluruh fraksi di DPRD Riau. Salah satunya persolan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karlahut)

"Kami mengucapkan terimakasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Fraksi DPRD Riau ini, kami akan terus memaksimalkan penggunaan anggaran ditahun 2016 ini, "Kata Andi

Usai mendengarkan jawaban dari Plt Gubri Pimpinan rapat DPRD Riau dr Sunaryo didampingi Drs Manahara Manurung membentuk Panitia Khusus (Pansus) menindak lanjuti LKPJ Gubernur Riau tahun 2015

Dimana jumlah anggota Pansus yang diumumkan Pimpinan DPRD Riau berjumlah 19 orang dari seluruh fraksi dan diketuai oleh Drs Erizal Muluk dari Fraksi Golkar

"Tugas kita selanjutnya adalah, mendalami secara internal sesuai dengan tata tertib. Kita telah membentuk panitia khusus. Nanti panitia khusus ini akan memberi rekomendasi yang berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran dan masukan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah," Pungkas Sunaryo.
DPRD Riau Resmi Bentuk Pansus LKPJ 2015

Dalam paripurna, anggota dewan sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ yang diketuai Erizal Muluk, Ketua Komisi D DPRD Riau yang juga berasal dari Partai Golkar
DPRD Riau, Senin (04/04) resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2015 Kepala Daerah Provinsi Riau.  Ini dirangkai dalam sidang Paripurna Penyampaian Jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan Fraksi yang disampaikan sebelumya.

Wakil Ketua DPRD Riau,Sunaryo mengatakan, pengisan nama yang masuk dalam Pansus merupakan perwakilan dari masing-masing anggota fraksi yang ada.  Sebagai Ketua Pansus terpilih Erizal Muluk (PG) dan Wakili KetuaKrdias Pasaribu (PDI-P).
Adapun secara lengkap Anggota Pansus yang bertugas melakukan pembahasan LKPJ 2015 Kepala Daera secara fokus tersebut adalah, dari Fraksi Partai Golkar,  Erizal Muluk (Ketua), Abdul Fatah, Masdalisni, Yulisman.  Fraksi PDI-P yakni Kordias Pasaribu (Wakil Ketua), Makmun Solihin, Almainis.

Fraksi Demokrat, yakni Asri Auzar, Nasril, Agus TriansyahFaksi PAN, Yurjani Moga Bagus Santoso. Fraksi Gerindra Sejahtera adalah Markarius Anwar, Marwan Yohanes, Miraroza dan Firdaus.  Fraksi  PKB, Sugianto.  Fraksi PPP adalah M Arpah dan Fraksi Nasdem Hanura adalah M. Adil.
Sebelumnya Fraksi-fraksi di DPRD Riau memberikan pandangan umum terhadap LKPJ tahun 2015 Kepala Daerah, pada beberapa waktu lalu yang dipapar oleh Plt Gubri. Pandangan umum ini dibaca dalam Rapat Paripurna DPRD Riau, Kamis (31/3).
 
Rapat Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Manahara, dan didampingi sejawatnya Noviwaldy Jusman. Sementara itu, Pemprov Riau diwakil oleh Plt Sekdaprov M Yafiz. Juga tampak dihadir jajaran anggota DPRD Riau, dan Kepala Badan/Dinas, unsur Forkominda.
 
Dari 8 fraksi di DPRD Riau inipun, satu persatu juru bicara, dipersila memaparkan pandangan umum.
Namun dari pemaparan disampai itu, pada intinya sorot rendahnya realisasi halnya kegiatan di LKPJ 2015. Pandangan umum disetiap fraksi minta penjelasan Plt Gubri.
 
Seperti halnya dipaparkan Fraksi Golkar DPRD Riau, disampaikan juru bicara Yulisman menybutkan, akan realisasi kegiatan 2015 tidak begitu baik. Dimana pada realissi keuangan itu hanya 78,10 persen dan disik 88,45 persen. Yang dari Anggaran sekitaranya Rp11 triiun.
 
"Pencapaian target pengentasan kemiskinan tidak tercapai dengan harapan 7,39 persen dan malah meningkat jadi 8,82 persen tahun 2015. Dikatakannya yang sembari mengatakan berdampak juga bisa
angka pengangguran; meningkat juga dari t 7,83 persen," katanya,
 
Kemudian dari Fraksi PDI-P yang dibaca oleh Allmainis. juga masih soroti masalah rendana realisasi kegiatan 2015. Kejadian, sangat disayangkan dan jadi keprihatinan
dalam halnya. Angka kemiskinan meningkat, penerimaan DBH juga sampai masalah penambahanya.  
Alokasi anggaran Pendidikan dan kesehatan, tidak mncapai sesuai amansat UU sebesar 20 persen tersebut ddari total APBD akibat realisasi ke dua Satker tidak ada sampai 60 persen. Tapi pihaknya dalam hal ini berharap diantisipasi dengan cepat sesegera mungkin.
 
Kesempatan itu, Fraksi Demokrat
yang dibacakan Yulianti Chaidir ini mengatakan, rendahnya serapan dikarena SKPD tidak ada memilik skala prioritas, serta urusan wajib yang untuk capai target. Akibat ini yang mempengaruhi kehidupanya masyrakat itu secara menyeluruh. (. ***(Advertorial/humas/abu)