• Home
• Parlemen
• Ketua DPRD Rohul Beserta Anggota Dewan Lainnya. Dengar Keluhan Demonstran

Selasa, 24 Mei 2016 17:39:00

Seharusnya Anggota DPRD Rohul ikut Demo, kalau begini

Ketua DPRD Rohul Beserta Anggota Dewan Lainnya. Dengar Keluhan Demonstran

Akibat Masalah Kedaulatan, kesejahteraan dan Kesehatan Tak Diperhatikan Pemerintah Daerah

Surya Patrianto

ROKAN HULU, RIAU, Riauone.com - Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri SH, beserta Anggota Dewan Lainnya dari Beberapa Fraksi, Melakukan Hearing dengan utusan Dari 5 Desa Konflik Tapal batas, antara Pemkab Rohul Dengan Pemkab Kampar, Senin (23/5/16) kemarin.

Pada hearing dengan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), warga lima desa menyampaikan berbagai permasalahan dialami pasca wilayahnya diputuskan daerah mereka masuk ke wilayah administrasi Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Koordinator Lapangan aksi warga lima desa, Limson Gultom, mengatakan selain masalah kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan yang kurang diperhatikan oleh Pemkab Kampar, situasi di lima desa tidak kondusif. Polisi Kampar dan polisi Rohul tak pernah lagi menginjakan kaki ke daerah ini. "Kriminal di lima desa meresahkan.

Polisi dari Kampar tidak pernah menginjakan kaki di sana, sementara dari Polsek Kunto Darussalam juga tidak pernah kesana. Ini memang kriminal tingkat desa, namun kalau dibiarkan bisa kriminal tingkat nasional," tegas Limson.

Limson juga sempat pertanyakan legalitas e-KTP dan KK berbasis NIK yang sudah diurus oleh warga lima, yakni warga Desa Intan Jaya, Muara Intan, Rimba Jaya, Rimbo Makmur, dan Tanah Datar, ke Disdukcapil Rohul, apakah administrasi kependudukan yang mereka punya sekarang legal atau ilegal. Begitu juga, masalah Posyandu bagi bayi dan ibu hamil di daerah ini terabaikan.

Selama ini petugas kesehatan dari Rohul yang melayani warga lima desa, namun dengan beralihnya pelayanan kesehatan, tidak sedikit masyarakat tidak terlayani lagi kesehatannya. Limson juga mengakui respon Pemkab Rohul dalam menyelesaikan tapal batas masih lamban. Dari itulah, ratusan warga lima desa menyampaikan aspirasinya dan mendesak pemerintahan baru meresponnya.

"Kami mengharapkan respon dari Pemda, apalagi pemerintahan sekarang pemerintah baru. Ini yang kami inginkan saat ini," tegas Limson.

Menanggapi keluhan warga lima desa saat dengar pendapat itu, Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH menyarankan warga membuat laporan tertulis berisikan fakta-fakta terjadi di lima desa, pasca mengambangnya putusan pemerintah.

Kelmi mengakui masalah tapal batas antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rohul sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh DPRD Rohul, dan masalah perbatasan dua kabupaten ini tengah ditangani pihak Kemendagri.

"Kami dari DPRD (Rohul) sudah berupaya memperjuangkan bagaimana nasib masyarakat lima desa," sampai Kelmi saat hearing.

Kelmi mengatakan laporan tertulis harus dibuat segera mungkin, dan secepatnya, sehingga surat disampaikan ke Pemprov Riau dan Kemendagri, bagaimana kondisi warga lima desa saat ini.

Apalagi mereka punya keinginan kuat tetap menjadi warga Kabupaten Rohul. "Kami minta laporan tertulis dilengkapi fakta-fakta akibat putusan mengambang ini sehingga kami segera berkoordinasi dengan Pemprov Riau dan pemerintah," ujar Kelmi dan meminta laporan tertulis segera disampaikan ke Sekretariat DPRD Rohul dalam beberapa hari ke depan, termasuk dokumen tentang lima desa.

Ketua Komisi 1 DPRD Rohul, Baihaqi Adduha, juga mengakui komisinya sudah menyusun lima agenda yang akan dibahas tahun ini. Dan masalah tapal batas Kampar dan Rohul menjadi agenda prioritas pihaknya.

"Ini menjadi kerja prioritas kami untuk memperjuangkan dengan giat ke depan. Kami siap melakukan itu, bila perlu berkoordinasi dengan Kemendagri," jelas Baihaqi.

Anggota Komisi 1 DPRD Rohul dari Dapil III, Zulfahmi, juga mengakui warga lima desa juga dirugikan pada Pilkada 2015 lalu. Pasalnya, sekira 6.000 suara di lima desa tidak ikut menyalurkan hak pilihnya di pesta demokrasi tahun lalu.

"Saat ini mereka terombang-ambing dan terjadi gesekan. Namun warga sudah cukup bersabar, sehingga tidak terjadi gesekan fisik," ungkap Zulfahmi.

"Mari kita bersama-sama mendorong masalah tapal batas di lima desa ini segera diselesaikan oleh Kemendagri," tambahnya.

Zulfahmi mengatakan kalau warga lima desa ingin tetap jadi warga Rohul, pemerintah pusat tidak bisa memaksakan warga menjadi warga Kampar. Bukan itu saja, menurutnya, masalah anggaran Pemkab Rohul juga sudah dirugikan, karena banyak aset Rohul di lima desa. "Kita tak mau aset kita diambil orang lain," tegas Zulfahmi dan mengajak seluruh pihak bersama-sama dalam perjuangkan masalah lima desa ini agar warga tidak dikucilkan seperti saat ini.

Sementara itu, anggota Komisi 1 DPRD Rohul dari Partai NasDem, Alpasirin, mengatakan bila 95 persen warga lima desa punya KTP dari Rohul, pemerintah pusat tak berkompeten memasukan lima desa ini ke wilayah administrasi Kampar.

"Ini bukan masalah hari ini saja. Ini masalah sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Ini masalah kedaulatan masyarakat lima desa. Gubernur (Riau) juga harus melihat kondisi masyarakat lima desa sekarang," harap Alpasirin dan meminta Pemkab Rohul juga ikut perjuangkan regulasi lima desa ke pemerintah pusat.

Alpasirin mengatakan harus ada aksi dan upaya sistematis dari DPRD Rohul. Bila perlu, anggota DPRD Rohul ikut demo bersama seluruh warga lima desa ke kantor Gubernur Riau atau Kantor DPRD Riau.

"Kalaupun diajak demo, kapan saja saya siap, karena ini tentang Masalah hak dan kedaulatan warga yang harus perlu diselesaikan dengan segera" tegas Alpasirin.

4 bulan lalu

Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas di DPRD Riau, Ada 35 Ribu Tiket Pesawat Fiktif, Tokoh Anti Korupsi Minta Usut Semua Terlibat

PEKANBARU, - Mengerikan dan sangat dahsat negeri ini, dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Riau tentunya tidak hanya di lakukan segelintir orang, dicurigai bahwa SPPD fikti

4 bulan lalu

Demo Berdarah di Bangladesh Karena Pemberian kuota pegawai negeri

tahun lalu

Asyikk, Anggota DPRD Riau Akan Kunjungan Kerja ke Amerika?

RIAU, - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau tahun ini kembali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Para wakil rakyat itu akan "plesiran" ke Am

2 tahun lalu

Kompol Andi Cakra Putra Pimpin Langsung Patroli Antisipasi Gangguan Kamtibmas

Rokan Hulu, RiauOne.Com - Kapolsek Ujungbatu, Polres Rokan Hulu, Komisaris Polisi (Kompol) Andi Cak