• Home
  • Politik
  • Demo Sidang MK, Hehamahua: Anak Perusahaan BUMN adalah BUMN
Selasa, 18 Juni 2019 22:32:00

Demo Sidang MK, Hehamahua: Anak Perusahaan BUMN adalah BUMN

JAKARTA - Mantan penasihat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua angkat suara soal defenisi perusahaan anak BUMN sebagai usaha milik negara. Menurut dia, anak perusahaan BUMN sama dengan BUMN yang menjadi unit usaha milik negara.

"Anak BUMN itu diperiksa dan diaudit  BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) karena ada uang negara di dalamnya," kata Hehamahua, saat berorasi dalam aksi damai mengawal Mahkamah Konstitusi (MK), di kawasan Merdeka Barat, Patung Kuda, Jakarta, Selasa (18/6).

Perdebatan tentang anak BUMN apakah BUMN mencuat belakangan. Itu setelah Tim Hukum Prabowo-Sandi mempertanyakan jabatan cawapres Kiai Ma'ruf Amin di jajaran Dewab Pengawas Syariah pada dua bank milik pemerintah. Jabatan tersebut menurut Tim Hukum Prabowo-Sandi menyalahi aturan dalam syarat capres dan cawapres dalam pilpres 2019.

Kiai Maruf Amin pada pilpres 2019, mendampingi capres pejawat Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadapi paslon penantang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Hasil Pilpres 2019 menetapkan Jokowi-Maruf menang 55,5 persen atas Prabowo-Sandiaga. Namun hasil tersebut digugat ke MK. BPN menganggap kemenangan Jokowi-Maruf lantaran kecurangan.

Selain itu, Tim Hukum Prabowo-Sandi juga mempermasalahkan pencawapresan Maruf Amin lantaran perannya di bank anak BUMN. BPN menganggap pencawapresan tersebut cacat hukum dan administratif. Sebab syarat pencalonan mengharuskan kandidat melepas jabatannya di lembaga atau unit usaha milik pemerintah. Karena itu, BPN meminta MK mendiskualifikasi paslon 01.

Hehamahua menilai, alasan BPN meminta MK mendiskualifikasi Jokowi-Maruf Amin karena cacat hukum saat pencalonan dapat dibenarkan. "Wajar kalau itu didiskualifikasi," sambung dia. Hehamahua menambahkan, agar MK mampu objektif dan adil dalam memutuskan sidang perkara pilpres 2019. (*).

sumber:republika.

Share
Loading...
Berita Terkait
  • 47 menit lalu

    Jeritan Masyarakat Inhil Harus Dijawab dalam APBD 2020

    RIAUONE.COM, TEMBILAHAN- Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk  mensinkronkan kebijakan  terhadap 5 Prioritas Pembangun

  • 2 jam lalu

    2 Wartawan Deliserdang Diperiksa Polisi Terkait Pemberitaan, Ketua PWI Sumut: Sangat Prihatin!

    RIAUONE.COM, MEDAN Ketua PWI Sumatera Utara H Hermansyah SE mengaku merasa prihatin dengan pemeriksaan yang dilakukan polisi terhadap 2 wartawan yang bertugas Deliserdang, ter

  • 2 jam lalu

    Dua Pemain SSB NIPSS Tembilahan Wakili Riau Kejurnas U15 di Bogor

    RIAUONE.COM, TEMBILAHAN- Dua atlit Sekolah Sepak Bola (SSB) NIPSS Tembilahan akan mewakili Riau pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Bola Kaki U15 tahun 2019 di Bogor. Dua atlet t

  • 7 jam lalu

    RKA APBD Inhu 2020 Harus Beralaskan Untuk Kesejahteraan Rakyat

    RIAUONE, Inhu - Adanya penegasan pimpinan DPRD Indragiri hulu (Inhu) Riau, tentang pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus

  • Komentar

    Copyright © 2012 - 2019 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.