RIAUONE.COM, PEKANBARU, ROC, - Wacana pemberian dana untuk partai politik dari APBN sebesar 1 Trilyun mendapat penolakan keras dari legislator Riau, salah satunya datang dari Wakil Ketua DPRD Noviwaldi Jusman.

 

Menurut politisi Demokrat Riau ini, pemberian dana sebesar itu akan mendorong kader hanya untuk menjadi

pengurus saja dan tidak bersedia menjadi anggota dewan guna memperjuangkan aspirasi masyarakat.

 

Ditambahkannya dana 1 Trilyun itu sangat besar, maka jika ada 12 partai di daerah, maka akan dapat membangun daerah itu. "Itu terlalu besar, dan dana sebesar itu bisa untuk membangun daerah," tandasnya.

 

Lebih jauh dikatakannya, dirinya lebih setuju dana itu digunakan untuk membayar saksi saat pilkada karena akan menjadikan pilkada berlangsung jujur , pasalnya jika yang menyediakan saksi 2 di tpd itu para calon kepala daerah peserta pilkada maka mereka akan berpikir untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan untuk itu.

 

Pria yang akrab disapa Dedet itu menyebutkan, dirinya lebih sepakat mengacu pada UU parpol yang lama, dimana bantuan didasarkan jumlah anggota dewan yang duduk di legislatif, tidak rata Rp1 triliun untuk seluruh partai, baik partai besar maupun kecil.

 

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara pribadi mengusulkan ke depan perlu adanya wacana jangka panjang dari pemerintah untuk membiayai parpol dengan APBN. Dia mengusulkan agar setiap parpol diberikan dana bantuan sebesar Rp 1 Triliun. (*).

source : halloriau