JAKARTA, - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2017. Menurut Tjahjo, ASN rentan memberi dukungan kepada salah satu pasangan calon, termasuk kepada pasangan petahana.

 

"Apapun pejabat, Plt (Pelaksana tugas) termasuk ASN harus netral. Yang berikan dukungan sudah pasti kena sanksi," kata Tjahjo di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/12/16).

 

Beberapa ASN kedapatan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Di antaranya terjadi di Aceh. Sebanyak tujuh orang ASN dari Dinas Kesehatan Aceh Timur dinyatakan mendukung aktif salah seorang pasangan calon bupati kabupaten itu.

 

Sementara di Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 23 orang pegawai dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terbukti aktif mendukung salah seorang pasangan calon bupati di daerah itu.

 

Tjahjo berharap, para ASN di 101 satu daerah dapat membantu pemerintah dalam menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada pada 15 Februari 2017. Pasalnya, dari catatan Kemendagri, sebanyal 80 persen masyarakat di 101 daerah acuh terhadap Pilkada.

 

"Gerakkan masyarakat pemilih untuk mau datang ke TPS (tempat pemungutan suara), pilih siapa yang sesuai dengan hati nurani," tegasnya.

 

Sementara itu, Tim Monitoring Pilkada Serentak 2017 Hariyadi mengatakan, di beberapa daerah aparatur sipil negara (ASN) terbelah dalam menyatakan dukungan kepada calon kepala daerah.

 

Meski tidak mencuat ke publik, terpecahnya ASN bisa dirasakan. Haryadi mengatakan, bahkan ada ASN yang berani menunjukkan dukungannya secara terbuka. (rtc).