riauonecom, Pekanbaru, roc, - Pasca dilantiknya anggota DPRD Riau, periode 2014-2019, otomatis masa bhakti anggota DPRD Riau, periode 2009-2014 berakhir. Sehingga segala aset negara yang dipakai harus dikembalikan kepada negara.

 

Pelantikan dan pengumuman penurunan anggota DPRD baru dan lama sudah diumumkan, Sabtu (6/9) kemarin. Namun sampai hari ini belum ada inisiatif dari 55 orang anggota DPRD perioode lama mengembalikan mobil dinas.

 

Ketika ditanya kepada anggota DPRD Riau terpilih Noviwaldi dari fraksi Demokrat, mengaku tidak bisa menjawab. Namun yang berkompeten menjawabnya adalah Sekretaris DPRD Riau.

 

"Aduhhh itu tidak bisa saya menjawabnya. Kalau mobil dinas itu tanya Sekwan sajalah," kata Noviwaldi mengelak.Sementara ketika Sekretaris DPRD Riau, Zulkarnain Kadir 

dikonfirmasi, ia tidak bisa menjawab. Karena sedang sibuk mengurus Tata Tertib (Tatib) dan alat kelengkapan DPRD.

 

"Nanti lah, jangan sekarang. Untuk mengurus Tatib dewan ini saya sangat sibuk ni," kata Zulkarnain.

 

Sebelum pelantikkan 65 anggota DPRD, salah seorang anggota DPRD lama,  Ramli Sanur, mantan anggota Komisi A DPRD Riau dari fraksi PAN pernah mengatakan, bahwa 

sistim pinjam pakai mobil dinas DPRD Riau selama lima tahun. Sementara mobil tersebut baru diberikan kepada anggota DPRD bulan Juni 2010.

 

Jika dihitung lima tahun, berarti mobil dinas diserahkan bulan Juni 2015. Selama belum memiliki mobil dinas, saat itu anggota DPRD memakai mobil masing masing, baik milik 

pribadi maupun dirental.

 

Selain itu, sistim kepemilikkan mobil dinas antara anggota eksekutif dengan legislatif berbeda. Mobil dinas eksekutif, segala fasilitas operasional, mulai bahan bakar minyak, 

kerusakan termasuk supir ditanggung negara.

 

Sementara mobil dinas legislatif, setelah kunci mobil dinas diterima, segala operasional termasuk supir ditanggung sendiri. Makanya banyak anggota DPRD tidak mau 

mengembalikan mobil dinas ke sekretariat DPRD.

 

"Mobil dinas anggota DPRD yang menjabat sampai habis periode, jarang mengembalikan mobil dinas. Apalag sekarang sudah ada aturan, bahwa aset mobil dinas itu bisa 

dihapuskan melalui pelelangan di Biro Perlengkapan Pemprov Riau," kata Ramli Sanur.

 

Ketua Fraksi Demokrat Dapil Kuansing-Inhu, Aherson, mengaku bertugas menggunakan mobil pribadi. Jika nanti ada mobil dinas dari pemerintah akan diterima, sebab sekarang ia belum mengetahui bagaimana aturannya, karena lembaga periode sekarang baru terbentuk.

 

"Saya sekarang menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Riau, menggunakan mobil sendiri. Nanti kalau ada mobil dinas kita terima, jika tidak ya tetap memakai mobil sendiri. Kita tidak akan memusingkan mobil dinas itu," kata Aherson. (lin)