riauone.com, Dumai, Riau - Pemerintah Kota Dumai melalui Humas Pemko Dumai, Jumat  (13/06/014) membantah terkait berita anggaran songket untuk Apeksi 2014 pada halaman muka media cetak Dumai Pos adalah berita bohong, tendensius dan Profokatif dan cenderung mendiskriditkan Pemko Dumai, dan telah mencoreng kewibawaan dan nama baik daerah diera kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi publik ini.

 

" Hendaknya kita membaca kepada UU No. 40 tahun 1999 tentang pers yang bebas dan bertanggung jawab, pemberitaan yang benar, narasumber yang benar serta dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat apalagi dengan adanya keterbukaan informasi publik. Sebagai badan publik yang dibiayai APBN & APBD kita wajib menyampaikan informasi yang benar sebagaimana amanat UU No. 14 tahun 2008 dan PP 61 tahun 2010. Berdasarkan amanat undang-undang inilah maka kami sampaikan informasi yang benar kepada masyarakat sebagai berikut, tidak ada posting anggaran sebesar Rp2,4 milyar untuk songket APEKSI pada APBD Tahun 2014, yang ada adalah anggaran penyelenggaraan pameran investasi pada 5 ( lima ) kegiatan, sementara untuk oleh-oleh berupa songket dan cenderamata kepada 98 Kepala Daerah seluruh Indonesia adalah hal yang wajar dalam rangka menghormati tamu dan menjadi tuan rumai yang baik dan posting anggaranya pun cuma Rp.148.975.000 dan uang ini yang menikmati pengerajin tenun didaerah Dumai masyarakat Dumai juga, kegiatan ini bagian dari promosi dan investasi daerah supaya tenun didaerah ini tidak kalah kwalitasnya , dan sanggup bersaing dengan tenunan daerah lain," kata Kabag Humas Dumai M Wazir Jumat kemarin melalui rilisnya kepada riauonecom.

 

Dikatakan Wazir lagi, berkenaan DPRD dan Gubernur Riau kecolongan anggaran, ini tak pernah dibahas tapi tiba-tiba muncul di APBD tahun 2014, ini juga sangat tendensius dan profokatif sekali dan cenderung mengadu domba antara exsekutif dan legislatif, bagaimana mungkin anggaran ini tidak dibahas, awalnya anggaran ini di posting di Disperindag, namun setelah pembahasan atas saran dewan yang terhormat di pindah ke BPTPM karena harus sesuai dengan nomenklatur penganggaran.

 

Pemko Dumai yakin dan percaya bahwa adu domba antara Exsekitif dan Legislatif tidak akan memperburuk hubungan kedua lembaga ini, karena pada prinsipnya Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai dengan pasal 1 ayat 3 dan 4 undang-undan No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

 

Tatacara penyusunan APBD Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010, pasal 85 dan Permendagri No. 16 Tahun 2007 tentang Tatacara Evaluasi Rangcangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, semua telah melalui proses dan setelah mendapat persetujuan bersama maka resmi menjadi Peraturan Daerah APBD Tahun 2014.

 

Pemko Dumai berharap supaya masyarakat dapat menilai dalam perspektif yang benar, pelaksanaan APEKSI telah berjalan sukses dan jangan lupa bahwa selama pelaksanaan APEKSI telah beredar Rp12 milyar lebih uang di tengah-tengah masyarakat, uang ini adalah dari tamu yang berbelanja, multiplayer. Efeknya sangat dirasakan oleh masyarakat, pedagang makanan, rumah penduduk yang ditempati, transportasi sampai kepedagang-pedagang asongan juga menikmati.

 

" Janganlah kita menampik manfaat dari kegiatan ini, atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang menjadi tuan rumah yang baik, namun demikian kami tidak menutup pintu untuk kritik yang membangun dan kontruktif bukan kepada kritik yang destruktif," pungkas Humas Pemko Dumai Jumat. (rls/zar/roc)