RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC - Puluhan masa aktivis dari Aliansi Gerakan Usut Suparman (AGUS) melakukan unjuk rasa terkait dugaan kasus suap APBD Riau Tahun 2014-2015, di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa Siang (22/12/15).

 

"APBD yang seharusnya dipergunakan untuk pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan rakyatnya justru menjadi Bancakan para elit politik seperti Suparman sebagai Ketua DPRD Riau yang telah menodai amanat dari rakyat, dia terlibat dalam kasus suap APBD 2014-2015," ujar Koordinator aksi Andi saat berorasi didepan kantor KPK, Kuningan. 

 

Selain itu, dia juga mengatakan dalam putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru sudah menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada terdakwa Ahmad Kirjauhari dalam kasus suap APBD Riau tahun 2014-2015. Tidak hanya itu, kata dia dalam vonis tersebut hakim juga menyebut nama Suparman. 

 

"Hakim pun menyebutkan bahwa Suparman terlibat dalam kasus penyuapan dan pada amar putusan pengadilan," ucapnya. 

 

Ratusan masa tersebut juga menuntut agar KPK segera menangkap dan Mengadili Suparman dengan segera menetapkan mantan ketua DPRD Riau tersebut sebagai tersangka.

 

"Maka Kami dari Aliansi Gerakan Usut Suparman (AGUS) meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menangkap dan adili Suparman dengan segera menetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

 

Koordinator aksi Andi juga menyempaikan dalam tuntutan Aliansi Gerakan Usut Suparman (AGUS) dalam orasinya. Setelah itu, perwakilan Masapun menyerahkan tuntutan mereka beserta Copy-an berita-berita dari media online terkait kasus dugaan suap ABPD Riau tahun 2014-2015 kepada perwakilan KPK.

 

"Tuntutan AGUS (Aliansi Gerakan Usut Suparman): Satu, TANGKAP dan ADILI Suparman sekarang juga. Dua, Periksa segera harta kekayaan SUPARMAN beserta kroni-kroninya yang diduga menemukan ketidakwajaran. Tiga, Suparman sudah saatnya bertanggung jawab atas perbuatannya. Empat, KPK dibawah kepimpinan Ketua yang baru harus segera menetapkan status tersangka dan memeriksa Suparman, Johar firdaus dan Riki hariansyah dalam Kasus Suap APBD Provinsi Riau," ujar Andi ketika orasi. 

 

Sebagaimana diketahui, Kasus ini berawal dari pengesahan APBD P tahun 2014 dan APBD murni 2015 Riau di penghujung masa bakti anggota DPRD 2009-2014. Pengesahan APBD Riau dikebut dengan imbalan anggota dewan meminta uang kepada Pemprov Riau sebesar Rp1,2 miliar. Dana tersebut disediakan Gubernur Riau non aktif Annas Maamun yang kini statusnya tersangka dalam suap APBD. (rtc/*).