riauonecom, - Pengamat Hukum tata negara Refly Harun mengatakan rencana DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pilkada yang berisi pelaksanaan Pilkada akan dilaksanakan oleh DPRD, murni sebagai cara mengakomodasi kepentingan politik dari Koalisi Merah Putih. Refly melihat 214 Pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan mudah dibagi-bagi oleh partai Koalisi Merah Putih yang punya kekuatan dominan di badan legislatif, guna melakukan  pertarungan jangka panjang dengan pemerintahan terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.

 

"Ini kepentingan politik Koalisi Merah Putih. Jadi akan ada pertarungan terus menerus dengan Jokowi. Dan ini tentu berbahaya bagi ketatanegaraan," kata Refly saat ditemui di kawasan Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2014).

 

Refly menganggap alasan penyelenggaraan Pilkada oleh DPRD untuk penghematan ongkos Pemilu sebagai suatu hal yang keliru. Bila pemerintah benar-benar ingin melakukan penghematan penyelenggaraan Pemilu, Refly menyebut masih banyak cara yang dilakukan selain merombak UU Pilkada.

 

Refly kemudian menjabarkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk  penghematan Pemilu. Pertama adalah dengan Pemilu serentak yang akan membuat pelaksanaan Pemilu jauh lebih efisien. Kedua menurut dia dengan memotong jumlah petugas penyelenggara. Di sini ia menyebut pernghitungan suara di Pilkada tak perlu PPS dan PPK. 

 

"Jadi penghitungan suara langsung dari TPS ke kabupaten kota," ucap Refly.

 

Selain itu, Refly juga menyarankan untuk menghapuskan pelaksanaan Pemilu dua putaran. Bila dilakukan dengan satu putaran saja, ia yakin dapat memangkas biaya Pemilu. Contohnya mencegah kampanye besar-besaran  baik melalui media maupun dengan mengerahkan massa berulang-ulang. (kompas)