• Home
  • Politik
  • Publik Silakan Putuskan Sendiri, Survei Ini Sebut Era Jokowi Lebih Demokratis dari SBY?
Senin, 17 Juni 2019 18:54:00

Publik Silakan Putuskan Sendiri, Survei Ini Sebut Era Jokowi Lebih Demokratis dari SBY?

rusuh mei 2019
Loading...

NASIONAL, POLITIK, - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan bahwa era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih demokratis di mata masyarakat dibanding era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu merujuk dari hasil survei yang melibatkan ribuan responden dari seluruh wilayah Indonesia secara acak.

Direktur SMRC Sirojuddin Abbas juga mengatakan bahwa mayoritas masyarakat menilai era Jokowi sangat jauh demokratis dibanding era Orde Baru. 

"Dari tiga rezim, mayoritas publik menilai rezim SBY dan Jokowi adalah rezim demokratis. Sementara rezim Soeharto adalah rezim diktator," tutur Sirojuddin di kantor SMRC , Jakarta, Ahad (16/6).

Dalam survei, responden diminta memberikan skor 1-10. Sirojuddin mengatakan skor 1 berarti AA harapan diktator. Sementara skor 10 berarti sangat demokratis. 

Hasilnya, era pemerintahan Jokowi mendapat skor 7,37. Sementara SBY memperoleh skor 7,15. Era pemerintahan Soeharto mendapat skor 4,79, jauh di bawah Jokowi dan SBY. 

Sirojuddin mengatakan bahwa mayoritas masyarakat menganggap Indonesia menuju ke arah yang benar dalam hal demokrasi. Dia merujuk dari hasil survei yang sama. 

Menurut Sirojuddin, masyarakat secara umum masih menilai demokrasi berjalan secara positif. Misalnya, mayoritas publik menganggap Pemilu 2019 berjalan dengan jujur dan adil seperti pada pemilu sebelumnya. 

Meski begitu, Sirojuddin menyebut ada penurunan kondisi demokrasi setelah peristiwa rusuh di depan Bawaslu pada 21-22 Mei lalu. Terutama dalam hal politik dan keamanan. 

Misalnya, ketakutan masyarakat terhadap kesewenang-wenangan penegak hukum meningkat setelah peristiwa tersebut. 

"Pada 21-22 Mei, ada kenaikan tajam atas penilaian bahwa orang sekarang takut dengan perilaku semena-mena aparat penegak hukum," ucap Sirojuddin. 

Sirojuddin mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi pada 21-22 Mei memang membuat penilaian terhadap politik dan keamanan menurun. Akan tetapi, secara umum, mayoritas masyarakat masih menilai demokrasi berjalan secara positif. 

"Semua itu indikasi bahwa pasca 21-22 Mei demokrasi Indonesia mengalami pelemahan meski pun secara umum negara ini masih demokratis," tutur Sirojuddin. 

SMRC melakukan survei pada 20 Mei - 1 Juni, dengan melibatkan 1.220 responden. 

Responden berasal dari seluruh wilayah Indonesia yang dipilih secara acak atau multistage random sampling. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka. 

Margin of error sekitar 3,05 persen dari tingkat kepercayaan 95 persen. Quality Control terhadap hasil wawancara juga dilakukan. (*)

source: CNN.



Share
Komentar

Copyright © 2012 - 2019 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.