RIAUONE.COM, DUMAI, RIAU, ROC - Wakil Ketua DPRD Dumai, Zainal Abidin, meminta kepada aparat hukum bergerak cepat untuk mengusut tuntas beredarnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) bodong yang dibagikan oleh oknum tim pasangan calon kepala daerah kepada masyarakat hingga akhirnya menimbulkan polemik dan kegaduhan.

 

Pasalnya, Kartu Indonesia Sehat tersebut merupakan program Pemerintahan Jokowi dan bisa dibagikan kepada masyarakat melalui kelurahan, bukan melalui oknum tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan kegaduhan mengingat kartu tersebut tidak bisa digunakan masyarakat untuk berobat.

 

"Jelas ini sudah menyangkut ranah penipuan dan pembodohan massal kepada masyarakat Kota Dumai. Saya minta kepada aparat hukum segera bertindak cepat mengusut Kartu KIS palsu tersebut. Mengingat sejumlah masyarakat sudah membuat laporan," katanya kepada media, Senin (14/12/15).

 

Zainal Abdini, sangat menyayangkan program pemerintah pusat telah dirusak oleh oknum tidak bertanggungjawab di Kota Dumai. Pasalnya, program yang digagas Presiden Jokowi itu sudah disalahgunakan oknum tidak bertanggungjawab di helatan Pilkada Serentak 2015.

 

"Ini program Pusat lo, ini tidak main-main lagi. Dari mana asal usul kartu ini kok sampai bisa masuk ke wilayah Dumai. Kalau kartu KIS ini memang sudah dibagikan, kenapa yang membagikan tidak pihak kelurahan dan kenapa dibagikan oleh oknum dari tim paslon peserta Pilkada Dumai," jelasnya.

 

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Dumai ini meminta kepada Pemerintah Kota Dumai, untuk memanggil seluruh aparaturnya yang berada di Kecamatan dan Kelurahan, guna menelusuri persoalan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diterima oleh ribuan masyarakat di Kota Dumai.

 

"Seluruh pejabat Kecamatan dan Kelurahan juga harus memberikan penjelasan soal kartu KIS palsu yang diterima masyarakat tersebut. Kami menduga penyebaran dan pembagian Kartu KIS kepada masyarakat melibatkan oknum kelurahan dan kecamatan," duganya menyikapi polemik Kartu KIS Palsu tersebut.

 

Tidak hanya itu saja, Zainal Abidin, juga mengaku prihatin dengan ternodainya proses pesta demokrasi rakyat di Kota Dumai, yang dilakukan oleh oknum tim paslon kepala daerah. Padahal, pesta demokrasi rakyat ini sudah menjunjung tinggi sportifitas, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan KPU Dumai.

 

"Pilkada Dumai sudah ternodai dengan aksi pembagian Kartu KIS bodong ini. Masyarakat sudah menjadi korban penipuan dan pembodohan. Kalau ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat kan masih banyak cara lain yang bisa dilakukan. Jangan gunakan cara penipuan dan pembodohan lah," tegasnya.

 

Sebagai data tambahan, kendati helat Pilkada Serentak 2015 sudah selesai dilaksanakan, bukan berati tidak menimbulkan persoalan dilingkungan masyarakat. Selama beberapa hari belakangan ini masyarakat gaduh dengan keluarnya Kartau Indonesia Sehat (KIS) di duga dibagikan oleh Tim Pasangan Nomor urut 2, Zukifli As dan Eko Suharjo. 

 

Pasalnya, kartu tersebut tidak berfungsi ketika digunakan masyarakat untuk berobat di pusat kesehatan alias palsu.  Menindaklanjuti masalah ini, sejumlah masyarakat membawa barang bukti berupa Kartau KIS ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Dumai untuk dilaporkan. 

 

Setelah dilaporkan ke Panwaslu, masyarakat akan melanjutkan dugaan penipuan tersebut ke Polres Dumai. Adapun masyarakat yang merasa tertipu dengan Kartu KIS tersebut dari Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Senin (14/12/15). 

 

"Kami melaporkan masalah ini tidak hanya sampai di Panwaslu saja, tapi hingga ke polisi. Sebab ini sudah merupakan penipuan dan pembodohan terhadap masyarakat. Seharusnya jika ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat hal seperti ini tidak terjadi dan dilakukan oleh kandidat peserta pilkada Dumai," ujar beberapa masyarakat yang datang dari empat kecamatan seperti Medang Kampai, Dumai Barat, Sungai Sembilan dan Bukit Kapur. 

 

Pelaporan masyarakat dari empat kecamatan itu langsung disambut dan ditangani Ketua Panwaslu Kota Dumai, Yossi Rinaldi di Kantor Panwaslu Dumai, Jalan Sei Masang, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur. Kedatangan masyarakat juga mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. 

 

Semua itu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Informasi yang berhasil dirangkum media, laporan masyarakat juga datang dari kubu paslon nomor 5, Agus Widayat-Maman Sufriadi. Mereka juga akan melaporkan hal sama yaitu pemalsuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diduga dilakukan oleh paslon nomor 2. 

 

Sedang informasi pembagian kartu KIS kepada masyarakat dilakukan oknum tim dari Paslon nomor 2 pada tanggal 8 Desember 2015. Posisinya tanggal itu sudah masuk tenang pada helat Pilkada Dumai.

 

Hingga berita ini diturunkan, Calon Walikota Dumai Zulkifli As ketika dikonfirmasi melalui telpon selulernya tidak kunjung aktif. Begitu juga dengan orang dekat Calon Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo, tidak kunjung mengangkat telpon yang dilakukan media ini. (*)