• Home
• Politik
• Menjelang 18 Hari Pilkada Monitoring di Perketat

Kamis, 19 November 2020 16:41:00

Menjelang 18 Hari Pilkada Monitoring di Perketat

DURI, - Menjelang 18 hari lagi helat Pilkada di gelar serentak di Indonesia, termasuk daerah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yakni 9 Desember 2020 agar ada pengawasan kuat.

Ada kerisauan, pemuka warga Balai Makam, Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis,Riau giat demokrasi lima tahunan akan berhiaskan monopoli praktek money politik sebagaimana di ungkap pemuka masyarakat Nazaruddin,Kamis (19/11) di Duri.

Menurutnya, indikasi dugaan praktek menghalalkan semua cara, bukan tak mungkin bisa terjadi sebab masing-masing akan merebut tiket Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis dengan caranya masing-masing.

"Sebagai masyarakat perlu digagaskan suatu ide bagi pemantauan melekat panwas dan aparat kepolisian.Kita kuatir terjadi modus dengan pendekatan terhadap rakyat adalah perpanjangan tangan dari seliwiran money politik  memuluskan keinginan,"ujar Nazaruddin 

Selaku rakyat dalam daerah Kabupaten Bengkalis, tentu tidak ingin adanya pemilihan ternoda kisruh yang bermuara dengan pertikaian termasuk kedamaian dan kesejukan di setiap inci daerah.

"Kita ingin Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis terpilih tidak  bermasalah hukum. Kita juga tidak ingin pemimpin daerah menambah daftar panjangnya calon pemimpin yang masuk bui dan terpenjara,"terang pensiunan PT CPI.

Bila belanja politik besar disebutkan Nazaruddin,maka akan ada cara-cara tak lazim untuk bisa kembalikan uang yang telah keluar ketika duduk dan berkuasa.

"Bupati Bengkalis terpilih atas beban utang yang besar dan korupsi pilihan solusi tepat di masa berkuasa.Akibatnya itu tadi, warga Bengkalis kembali lara hatinya dengan Bupati terdahulu disekolahkan oleh negara di prodeo,"urai Nazaruddin lagi.

Menurutnya,jika ada dugaan money politik di dalam bilik suara dengan cara screenshot pencoblosan sebagai bukti ikut kehendak kaum tertentu. Ini mematikan sikap kejujuran pemilih itu sendiri sehingga cara-cara tidak populer dapat menghambat perubahan.

Itu juga bukan hal yang tidak mungkin terjadi di luar TPS diskusi rakyat money politik berimbas kepada langsung bebas,umum dan rahasia.

Dan untuk itu Nazaruddin sangat ingin pihak panwaslu dan pihak polisi agar bisa atop hp saat masuk bilik suara dan di tinggalkan di meja KKPS usai rapid test.

"Peranan pihak berkompeten kiranya dapat bertindak agar tidak terjadi sikut-sikutan di antara masyarakat pemilih di TPS,"jelasnya.

Sejuta harapan masyarakat jika Kabupaten Bengkalis cari pemimpin mendekati amanah dan kejujuran.

"Agar daerah Kabupaten Bengkalis bisa menjadi barometer di Indonesia,karena Bengkalis adalah negeri berbudaya Melayu beragama yang kuat dan dicintai masyarakat,"tukas. (Joe)