RIAUONE.COM, DUMAI - Berdasarkan data dari 33 kelurahan yang ada di Kota Dumai, 10 kelurahan masuk kawasan kategori kumuh. Data ini menurut SK walikota Dumai tahun 2014 dimana sebelumnya 17 kawasan kumuh namun mengacu beberapa indikator setelah diverifikasi mengkerucut jadi 10 kawasan kumuh dari 33 kelurahan.  Diantaranya Kelurahan Laksamana, Rimba Sekampung, Dumai Kota, Buluh Kasap, Bintan, Sukajadi, Teluk Binjai, Pangkalan Sesai, STDI, Bumi Ayu dan Kelurahan Ratu Sima.

 

Karena itu, Pemerintah Kota Dumai melalui Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang bekerjasama dengan P2KP Dumai melakukan presentasi konsultasi Publik penyusunan kawasan pemukiman Kumuh (RKP-KP) Dumai yang berlangsung dua hari dari tanggal 15 hingga 16 Desemeber 2015, di Hotel comfort Dumai.

 

Kepala Bappeda Dumai H. Marjoko Santoso melalui Kabid Fisaprawil Mukhlis Suzantri megatakan bahwa, kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk mensukseskan program pemerintah pusat yang digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan pencapaian target 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

 

"Dengan program ini, begitu banyak peluang pembangunan yang bisa diambil oleh pemerintah daerah melalui kerjasama atau koordinasi dengan P2KP Kota Dumai untuk menuntaskan permasalahan kawasan permukiman kumuh di Kota Dumai,"ujarnya. 

       

Menurutnya, 10 Kelurahan itu mengacu kebeberapa indikator seperti bangunan hunian yang tidak memilki keteraturan, kepadatan tidak sesuai ketentuan, bangunan tidak sesuai persyaratan teknis, kualitas permukaan jalan yang buruk, drainase tidak tersedia atau tersumbat, tidak mengakses air minum minimal, persampahan tidak terpelihara dan sebagainya. 

     

"Dengan adanya persentase dan konsultasi ini, pihak kelurahan dapat menyampaikan data kawasan pemukiman kumuh untuk dipersentasekan dihadapan penyusunan pemukiman kumuh untuk dipersiapkan DED. Dengan demikian dan adanya singkronisasi data, kita bisa mengusulkan bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat, Provinsi,"kata Mukhlis (sri).