riauonecom, Bagansiapi-api, roc - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2014 sebesar Rp2,6 triliun lebih disahkan DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), APBD-P mengalami penurunan mencapai Rp74.505.909.531 dari APBD Murni Rp2,7  trilun lebih.

 

Sidang paripurna pengesahan APBD-P dipimpin Ketua DPRD Nasrudin Hasan, dihadiri Wakil Bupati, Erianda, dan 34 anggota DPRD, serta para Kepala Satuan Kerja (Satker). Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Rohil, Darwis Syam, menyatakan draf APBD-P telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan layak disahkan. 

 

Dalam laporan Banggar, Darwis Syam, juga menegaskan, hasil pembahasan dan pandangan umum lima fraksi (Fraksi Partai Golkar Plus, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Persatuan Bintang Kebangsaan, dan Fraksi Kebengsaan Nasional Sejahtera) juga menyetujui draf tersebut untuk secepatnya disahkan. 

 

Rincian APBD-P itu sebesar Rp2.638.490.545, turun sebesar Rp74.505.909.531 dari APBD Murni Rp 2.712.996.198.076. Atas persetujuan tersebut, Ketua DPRD Nasruddin Hasan, meminta Pemkab Rohil segera merealisasikan program yang telah disusun, mengingat waktu pelaksanaan tidak berapa lama lagi. Supaya, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tidak besar. 

 

Sementara itu, Wakil Bupati Erianda, dalam ringkasannya menyebutkan, APBD-P tahun 2014 yang sudah disahkan tersebut, terdiri dari, pendapatan daerah Rp2.463.410.397.435 dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp123.004.424.061, dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, termasuk dana bagi hasil minyak bumi dan gas sebesar Rp2.134.325.106.651.

 

"Dana Alokasi Umum (DAU) Rp413.982.787.000, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp39.592.190.000, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp206.080.866.723 (tidak mengalami perubahan, red)," ungkap Erianda.

 

Lebih jauh dijelaskannya, mengenai belanja daerah sebesar Rp2.638.490.288.545, dengan perincian, belanja tidak langsung (belanja pegawai, belanja hibah, batuan sosial, bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tidak terduga, red) Rp703.189.703.478, belanja langsung Rp1.935.300.585.067.

 

Selanjutnya, pembiayaan daerah dan penerimaan pembiayaan Silpa terjadi perubahan dari Rp140 miliar menjadi Rp182.998.441.110, untuk pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan Rp7.198.550.000. 

 

Namun, mengalami perubahan sebesar Rp35.880.000.000 menjadi sebesar Rp0 yang sebelumnya ditetapkan Rp 35.880.000.000. "Terima kasi saya ucapkan kepada anggota dewan dan Banggar serta TPAD atas kerjasamanya hingga APBD-P disahkan," sebutnya. (rhc/roc/net)