BAGANSIAPI-API, ROHIL, - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) merasionalisasikan dan memfinalisasikan APBD 2016 dari Rp2,9 triliun menjadi Rp1,9 triliun. Hal itu dilakukan mengingat pemotongan dana bagi hasil minyak dan gas sebesar Rp800 miliar. Sehingga terjadi pemotongan anggaran di setiap SKPD sebesar 20 persen.

 

"Pemotongan dana bagi hasil minyak dan gas yang dilakukan pemerintah pusat membuat Pemkab Rohil kewalahan dalam merealisasikan program program yang sudah disusun setiap SKPD. Pemotongan DBH Migas tak tanggung-tanggung yakni sebesar Rp800 miliar dari APDB Rohil 2016," kata Plt Sekdakan Rokan Hilir, Surya Arfan usai rapai bersama SKPD, kemarin.

 

Sekda mengatakan, anggaran yang tersedia di tiap SKPD terpaksa dipotong sebesar dua puluh persen melalui program-program yang sudah disusun sebelumnya. Pemotongan itu membuat program yang sudah disusun itu ditunda sementara dan ke depannya program tersebut akan direalisasikan jika anggaran mencukupi.

 

Sebelumnya APBD Rohil sudah disahkan oleh pemerintah bersama DPRD beberapa waktu lalu sebesar Rp2,7 triliun. Namun yang bisa direalisasikan pada tahun ini hanya Rp1,9 triliun.

 

Sekda berharap kepada masyarakat jika ada beberapa program yang tidak bisa direalisasikan harap dipahami karena adanya pemtongan DBH Migas secara besar besaran. Kini, Pemkab Rohil mengambil upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara memberdayakan setiap SKPD yang berpotensi untuk menghasilkan PAD. (adv/hms/kpr)