riauone.com

Menu Website

  • Sabtu, 16 November 2024
  • Advertorial
  • Galeri
  • Foto
  • C S R
  • Index
    • Home
    • Riau Raya
    • APRIL Abaikan Komitmen Presiden Terhadap Perlindungan Gambut
    Rabu, 18 Oktober 2017 06:10:00

    APRIL Abaikan Komitmen Presiden Terhadap Perlindungan Gambut

    PELALAWAN, RIAU, - Pemerintahan Joko Widodo telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, salah satunya melalui perlindungan lahan gambut sebagai upaya mencegah kebakaran hutan secara masif berulang. Namun, tampaknya hal ini tidak diindahkan oleh Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) melalui PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP), dimana perusahaan ini telah mengabaikan Surat Peringatan kedua KLHK No. S.1254/MENLHK-ETJEN/ROUM/HPL.1/10/2017 tanggal 6 Oktober 2017.
     
    Koalisi Eyes on the Forest (EoF) menilai pembangkangan yang dilakukan oleh perusahaan berbasis Singapura ini sebagai hal yang tercemar dan patut dicermati oleh seluruh pihak. Hal ini menunjukkan tidak adanya itikad dari korporasi untuk memperbaiki praktik dan pola bisnisnya ke arah yang bertanggungjawab dalam mendukung keberlanjutan.
     
    Hal ini juga sangat bertolak belakang dengan komitmen kelestarian SFMP 2.0 (Kebijakan Pengelolaan Lestari 2.0) , yang dikeluarkan pada tahun 2015. Dimana didalamnya disebutkan bahwa APRIL berjanji untuk mentaati hukum yang berlaku dan secara spesifik berkomitmen pada perlindungan gambut serta pengelolaan gambut berkelanjutan.
     
    “Ini pembangkangan yang konstan, dan dilakukan secara sadar dan terencana”, kata Woro Supartinah dari Jikalahari. “Hal ini tentunya mengkhianati komitmen SMFP 2.0, terutama soal perlindungan gambut di Indonesia,” lanjutnya.
     
    APRIL mengklaim telah mengurangi kebakaran dengan membangun Desa Bebas Api, namun di lain hal mereka tetap konsisten menolak melakukan perbaikan tata kelola gambut sejak Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 – hingga Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
     
    Begitu juga ada indikasi keengganan APRIL untuk mengimplementasikan Peraturan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 .
     
    APRIL mengabaikan upaya perlindungan gambut yang diinisasi oleh pemerintah, dimulai ditemukannya adanya pembukaan di lahan gambut oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) sampai dengan mengabaikan surat peringatan dari KLHK.
     
    Tindakan mereka ini tentunya membahayakan dan merugikan keselamatan masyarakat banyak, dengan membiarkan potensi kebakaran besar terulang kembali” kata Nursamsu dari WWF-Indonesia.
     
    Terkait maraknya aksi protes ketika APRIL/RAPP bermasalah, EoF juga menghimbau para karyawan dan kontraktor PT RAPP agar lebih pintar untuk menghindari dugaan pemanfaatan jahat oleh APRIL yang secara gamblang melawan hukum yang berlaku. 
     
    Program perbaikan tata kelola kehutanan dengan skema Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) dan Perhutanan Sosial seharusnya membuka mata masyarakat bahwa hal ini dapat mensejahterakan masyarakat luas, sehingga hendaknya didukung bersama.
     
    Riko Kurniawan dari Walhi-Riau menyatakan “Pencabutan izin pemasok APRIL, PT Lestari Unggul Makmur (LUM), di Kepulauan Meranti tahun 2015, dan menyerahkannya kepada kelola masyarakat dalam bentuk Perhutanan Sosial seharusnya menjadi inspirasi kita dalam mencari solusi".
     
    Dua tahun setelah kebakaran besar 2015, masyarakat dapat bernafas lega karena kabut asap dan kebakaran sudah mulai berkurang, bahkan kesiapan petugas bersama masyarakat semakin lebih baik.
     
    Oleh karena itu, EoF mendesak:
     
    1. Mitra dan pembeli APRIL untuk mempertimbangkan setiap keputusan bisnis secara seksama dan teliti, guna menghindari menjadi bagian dalam mendorong buruknya tata kelola gambut dan lingkungan secara luas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan yang lebih buruk.
     
    2. Pencabutan sertifikasi SVLK dari PT. RAPP, karena penolakan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan gambut adalah pelanggaran serius terhadap prinsip pengelolaan bisnis yang lestari.
     
    3. APRIL menghentikan aksi protes yang dilakukan pekerjanya agar buruh tidak selalu dimanfaatkan sebagai tameng dalam kesalahan perusahaan. Patut ditinjau kembali jika ini pelanggaran serius terhadap aturan perburuhan dan prinsip-prinsip HAM.
     
    4. Pemerintah dan penegak hukum serius menindak tegas perusahaan yang terbukti terlibat dalam7 pembakaran hutan dan lahan tahun 2013-2016, serta perusahaan yang masih menanam akasia di lahan gambut yang bekas terbakar/dibakar atau yang berada pada Fungsi Lindung Ekosistem Gambut tanpa pandang bulu.
     
    5. Pemerintah –baik pusat dan daerah—mewujudkan hak kelola lahan kepada masyarakat yang berhak dalam skema Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria. Serta membuka peluang kelola kehutanan yang lebih luas kepada masyarakat yang berhak sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (rls/ton)
    Share
    Berita Terkait
  • 2 tahun lalu

    Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menerima Kunjungan Delegasi 14 Negara Asean Peduli Ekosistem Gambut

    SIAK, - Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menerima Kunjungan Lapangan Peserta Workshop On Protection And Management Of Peatland Ecosystem, yang berasal dari delegasi 14 Negara an

  • 4 tahun lalu

    Greenpeace: Para Pemasok Asia Pulp & Paper Masih Buka Gambut dan Bikin Kanal

    LINGKUNGAN, NASIONAL, - PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT Bumi Andalas Permai (BAP) dan PT Arara Abadi (Arara), perusahaan pemasok maupun anak usaha Asia Pulp and Paper, Sinar Mas G

  • 4 tahun lalu

    Termasuk di Riau? Banyak Investasi, Mengapa Desa Sekitar Gambut Tetap Miskin?

    INDONESIA, LINGKUNGAN, - Berdasarkan studi, kemiskinan melanda pedesaan gambut tidak lepas karena kawasan itu hanya jadi tempat pengerukan bahan mentah, sementara industri pengo

  • 5 tahun lalu

    Gambut Itu Harus Basah, Jika kering terbakar, Siapa yang buat Gambut kering? Sawit?

    LINGKUNGAN, - Selama lahan gambut tak basah, kebakaran akan terus berulang. Berbagai upaya dilakukan, mulai peningkatan kesadaran masyarakat, sampai penegakan humum, namun kebak

    • Komentar
    Terkini
  • Menu:
  • Home
  • Riau Raya
  • Politik
  • Hukrim
  • Kilas Global
  • Parlemen
  • Kepri
  • Sosialita
  • Sport
  • Jambi
  • Otonomi
  • Nusantara
  • Serbaserbi

    • Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Karir

    Iklan

    RSS

    Kontak
    Copyright © 2012 - 2024 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified