RIAUONE.COM,TEMBILAHAN - Terjadinya keterlambatan penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015, diakui Bupati Kabupaten Indragiri Hilir HM Wardan dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami akuntansi berbasis akrual.

 

Selain itu juga, dikatakan Bupati banyaknya koreksi atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sehingga juga menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyampaian Ranperda pertanggungjawaban APBD 2015 tersebut.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati HM Wardan saat penyampaian Pidato Bupati tentang jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2015 dan 6 buah Ranperda Kab. Inhil dan penetapan pimpinan pansus yang membahas 6 Ranperda Kab. Inhil 2016 di gedung DPRD Inhil, Selasa (24/8/2016).

 

Banyaknya koreksi terhadap laporan keuangan Pemda, dikatakan Bupati lagi, diperlukan adanya penyempurnaan antara laporan audit dengan laporan an audit pada sistem informasi yang digunakan pemerintah daerah.

 

"Hal ini perlu disempurnakan antara laporan audit dengan laporan an audit pada sistem informasi yang digunakan Pemda," ujar Wardan.

Ia pun menyadari, tanggapan Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015 belumlah dapat memuaskan semua  pihak.

 

"Untuk itu, kiranya dapat dikoordinasikan lebih lanjut agar pelaksanaan pembangunan di Inhil terus berkesinambungan dan bermanfaat bagi hajat hidup masyarakat dalam rangka mewujudkan visi inhil berjaya dan gemilang 2025. ," harapnya. (san)