• Home
  • Riau Raya
  • Aneh, Tiap Tahun Mendapatkan WTP Tapi Masih Ada Temuan
Kamis, 03 Oktober 2019 15:16:00

Aneh, Tiap Tahun Mendapatkan WTP Tapi Masih Ada Temuan


RIAUONE, Meranti - Aneh, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah Tujuh (7) kali berturut-turut mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia, tapi masih ada temuan penyalahgunaan anggaran yang diduga belum dikembalikan oleh Pemkab Meranti hingga saat ini (2019).

Seperti diketahui, Opini WTP merupakan hasil penilaian terbaik oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan suatu daerah selaku entitas pelapor pada satu tahun anggaran. Opini WTP merupakan ukuran bahwa suatu daerah telah melakukan praktek pengelolaan keuangan  baik dan benar.

Yang anehnya, Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 3C/LHP/XVIII.PEK/05/2016 tanggal 28 Mei 2016, BPK mengungkapkan permasalahan Saldo Kas Daerah tidak menggambarkan  sisa dana alokasi khusus sebesar Rp50 Miliar dan dana reboisasi sebesar Rp31 Miliar.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Meranti agar mengembalikan DAK dan DR sehingga program dan kegiatan DAK dan DR dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tidak sampai disitu, pada 31 Desember 2017 pemeriksaan BPK kembali menunjukkan bahwa saldo kas di Kasda menunjukkan sisa minimal sebesar Rp63 Miliar berupa saldo kas yang dibatasi penggunaannya, terdiri dari saldo Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik, serta saldo Dana Reboisasi (DR) tahun 2017.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa atas saldo DAK fisik dan non fisik serta saldo DR tersebut telah habis digunakan sebagai dana talangan untuk membiayai kegiatan lainnya selama tiga tahun terakhir.

Saat dikonfirmasi melalui telepon terkait permasalahan ini,  Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir melalui Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Setdakab Meranti, Hery Saputra SH mengatakan bahwa permasalahai ini sudah ditindak lanjuti. "Temuan itukan pada 31 Desember 2017, setelah itu kita tindak lanjut, itukan persoalan Administrasi," ungkapnya.

Hery mengakui, tahun 2016 lalu Pemkab Meranti mengalami divisit anggaran. Atas hal tersebut, anggaran tersebut digunakan atas dasar kebijakan kepala daerah. "Memang kita gunakan, tetapi sudah dikembali saat LHP BPK terbit," sebutnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemkab Meranti belum menjelaskan bentuk tindak lanjut permasalahan tersebut. (And)

Share
Loading...
Berita Terkait
  • 2 jam lalu

    Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Bengkalis ucapkan terima kasih kepada TNI - Polri


    BENGKALIS -Tokoh masyarakat Kabupaten bengkalis berterima kasih kepada TNI dan Polri, karena sudah bersusah payah mengawal upacara Pelantikan Presiden dan Wakil Presi

  • 3 jam lalu

    Usai Dilantik Jokowi, Ini Agenda Pertama Menhan Prabowo Subianto


    NASIONAL,  - Setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima sejumlah masukan terkait permasalahan di sektor pertahanan.

  • 4 jam lalu

    DR. H. Gustian Riau BSc. SE. MSi Mengambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Bupati Rohul 2020-2025 Ke Partai Demokrat

    ROKAN HULU, RIAUONE.COM - DR. H. Gustian Riau BSc. SE. MSi, yang diwakilkan Tasmid MPd, beserta Engko Gustian Riau mengambil formulir pendaft

  • 10 jam lalu

    Disebut Tenteng Tas Harga Rp600 Jutaan, Wuri Ma'ruf Amin Gunakan Produk Lokal

    NASIONAL, - Sebuah tangkapan layar yang menyebut bahwa istri Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Wuri Esti Handayani, menggunakan tas bermerek dengan harga ratusan juta, menyeba

  • Komentar

    Copyright © 2012 - 2019 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.