• Home
  • Riau Raya
  • Aneh, Tiap Tahun Mendapatkan WTP Tapi Masih Ada Temuan
Kamis, 03 Oktober 2019 15:16:00

Aneh, Tiap Tahun Mendapatkan WTP Tapi Masih Ada Temuan


RIAUONE, Meranti - Aneh, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah Tujuh (7) kali berturut-turut mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia, tapi masih ada temuan penyalahgunaan anggaran yang diduga belum dikembalikan oleh Pemkab Meranti hingga saat ini (2019).

Seperti diketahui, Opini WTP merupakan hasil penilaian terbaik oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan suatu daerah selaku entitas pelapor pada satu tahun anggaran. Opini WTP merupakan ukuran bahwa suatu daerah telah melakukan praktek pengelolaan keuangan  baik dan benar.

Yang anehnya, Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 3C/LHP/XVIII.PEK/05/2016 tanggal 28 Mei 2016, BPK mengungkapkan permasalahan Saldo Kas Daerah tidak menggambarkan  sisa dana alokasi khusus sebesar Rp50 Miliar dan dana reboisasi sebesar Rp31 Miliar.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Meranti agar mengembalikan DAK dan DR sehingga program dan kegiatan DAK dan DR dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tidak sampai disitu, pada 31 Desember 2017 pemeriksaan BPK kembali menunjukkan bahwa saldo kas di Kasda menunjukkan sisa minimal sebesar Rp63 Miliar berupa saldo kas yang dibatasi penggunaannya, terdiri dari saldo Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik, serta saldo Dana Reboisasi (DR) tahun 2017.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa atas saldo DAK fisik dan non fisik serta saldo DR tersebut telah habis digunakan sebagai dana talangan untuk membiayai kegiatan lainnya selama tiga tahun terakhir.

Saat dikonfirmasi melalui telepon terkait permasalahan ini,  Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir melalui Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Setdakab Meranti, Hery Saputra SH mengatakan bahwa permasalahai ini sudah ditindak lanjuti. "Temuan itukan pada 31 Desember 2017, setelah itu kita tindak lanjut, itukan persoalan Administrasi," ungkapnya.

Hery mengakui, tahun 2016 lalu Pemkab Meranti mengalami divisit anggaran. Atas hal tersebut, anggaran tersebut digunakan atas dasar kebijakan kepala daerah. "Memang kita gunakan, tetapi sudah dikembali saat LHP BPK terbit," sebutnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemkab Meranti belum menjelaskan bentuk tindak lanjut permasalahan tersebut. (And)

Share
Loading...
Berita Terkait
  • -6175 detik lalu

    Resmi Undur Diri, Total Harta Bos Bukalapak ini Wow Banget

    NASIONAL, BISNIS, - Pendiri Bukalapak, Achmad Zaky mengundurkan diri dari perusahaannya pada Senin (9/12/2019) lalu. Zaky telah berjasa banyak bagi kemajuan Bukalapak sejak awal

  • -5995 detik lalu

    Henkel opens new Technical Center for adhesive solutions in Vietnam

    Enhancing innovation capabilities and customer proximity
    HANOI, VIETNAM - 11 December 2019 - Henkel as a global leader in adhesives, sealants and functional coatings, has ope

  • -2155 detik lalu

    Hong Kong Design Centre Presents REFINED TOUCH: CROSSOVER BETWEEN DESIGN & CRAFT, Third DESIGN SPECTRUM Exhibition

    Featuring 13 Designers from Hong Kong and Abroad ; Showcasing the Possibilities when Craftsmanship is Integrated into Everyday Design

    HONG KONG, - 11 December 2019 - Desig

  • -1735 detik lalu

    Soal Aturan E-Commerce, Pelaku Industri: Bikin Para Penjual Lari

    NASIONAL, - Para pemain industri e-commerce Indonesia mengkritik peraturan baru yang mewajibkan penjual daring untuk memperoleh izin pemerintah. Menurut mereka, itu akan meningk

  • Komentar

    Copyright © 2012 - 2019 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.