• Home
  • Riau Raya
  • Aneh, Tiap Tahun Mendapatkan WTP Tapi Masih Ada Temuan
Kamis, 03 Oktober 2019 15:16:00

Aneh, Tiap Tahun Mendapatkan WTP Tapi Masih Ada Temuan


RIAUONE, Meranti - Aneh, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah Tujuh (7) kali berturut-turut mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia, tapi masih ada temuan penyalahgunaan anggaran yang diduga belum dikembalikan oleh Pemkab Meranti hingga saat ini (2019).

Seperti diketahui, Opini WTP merupakan hasil penilaian terbaik oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan suatu daerah selaku entitas pelapor pada satu tahun anggaran. Opini WTP merupakan ukuran bahwa suatu daerah telah melakukan praktek pengelolaan keuangan  baik dan benar.

Yang anehnya, Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 3C/LHP/XVIII.PEK/05/2016 tanggal 28 Mei 2016, BPK mengungkapkan permasalahan Saldo Kas Daerah tidak menggambarkan  sisa dana alokasi khusus sebesar Rp50 Miliar dan dana reboisasi sebesar Rp31 Miliar.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Meranti agar mengembalikan DAK dan DR sehingga program dan kegiatan DAK dan DR dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tidak sampai disitu, pada 31 Desember 2017 pemeriksaan BPK kembali menunjukkan bahwa saldo kas di Kasda menunjukkan sisa minimal sebesar Rp63 Miliar berupa saldo kas yang dibatasi penggunaannya, terdiri dari saldo Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik, serta saldo Dana Reboisasi (DR) tahun 2017.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa atas saldo DAK fisik dan non fisik serta saldo DR tersebut telah habis digunakan sebagai dana talangan untuk membiayai kegiatan lainnya selama tiga tahun terakhir.

Saat dikonfirmasi melalui telepon terkait permasalahan ini,  Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir melalui Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Setdakab Meranti, Hery Saputra SH mengatakan bahwa permasalahai ini sudah ditindak lanjuti. "Temuan itukan pada 31 Desember 2017, setelah itu kita tindak lanjut, itukan persoalan Administrasi," ungkapnya.

Hery mengakui, tahun 2016 lalu Pemkab Meranti mengalami divisit anggaran. Atas hal tersebut, anggaran tersebut digunakan atas dasar kebijakan kepala daerah. "Memang kita gunakan, tetapi sudah dikembali saat LHP BPK terbit," sebutnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemkab Meranti belum menjelaskan bentuk tindak lanjut permasalahan tersebut. (And)

Share
Berita Terkait
  • 5 jam lalu

    Mematuhi Protokol Covid-19 Menjadi Point Penting Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020

    BENGKALIS, - Hal utama yang harus dipatuhi selama melanjutkan pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2020 adalah mematuhi protokol kesehatan covid-19 yang nantinya akan me

  • 3 jam lalu

    Isdianto Ingin Penguatan Pendidikan Keagamaan di Sekolah

    KEPRI, PROVINSI, - Plt. Gubernur Kepri, H. Isdianto mengajak para ulama untuk berembuk memikirkan pendidikan penguatan keagamaan bagi anak-anak sekolah di Provinsi Kepri. Hasil

  • 4 jam lalu

    Isdianto Ingatkan Komunikasi Masyarakat, Agar Listrik Galang Terpenuhi

    KEPRI, PROVINSI, - Plt. Gubernur Kepri, H. Isdianto mengingatkan jajarannya untuk tidak menyumbat komunikasi masyarakat apalagi terkait pembangunan. Juga program dan kegiatan un

  • 6 jam lalu

    Hampir Punah, Nasib Rangkong Gading, Tak Henti jadi Target Buruan

    NUSANTARA, - Namanya, rangkong gading. Kalau di Kalimantan,  dikenal dengan nama enggang gading. International Union for Conservation of Nature (IUCN) memasukkan burung ini

  • Komentar

    Copyright © 2012 - 2020 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.