TELUKKUANTAN, - Rapat Pra Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2017 di DPRD Kuantan Singingi, dilanjutkan, Rabu (8/3/2017) pagi. Salahsatu fokus pembahasannya adalah untuk kepastian pembayaran sisa hutang proyek tiga pilar dan sisa pembayaran tunjangan sertifikasi guru untuk 4 bulan, September hingga Desember.

 

Ketua DPRD Kuansing Andi Putra SH MH langsung memimpin rapat yang didampingi Wakil Ketua Sardiyono dan Alhamra serta sejumlah anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuansing, di ruang hearing DPRD Kuansing.

 

Seluruh pimpinan instansi turut hadir dalam rapat pra pembahasan KUA-PPAS tersebut. Dari hasil pembahasan, Pemkab Kuansing dan DPRD Kuansing berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk pembayaran tiga pilar, masing-masing Hotel Pemda Kuansing, kampus Universitas Islam Kuantan Singingi dan Pasar Tradisional Berbasis Modern.

 

"Jadi, DPRD dan pemerintah berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk tiga pilar sesuai nilai kontrak. Karena ini ada dasar hukumnya. Kita pakai nilai kontraknya saja," ujar Ketua Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan DPRD Kuansing, Musliadi SAg, usai hearing tersebut.

 

Menurut Musliadi, persoalan tiga pilar tidak perlu dipolemikkan lagi. Apalagi, wujud fisik dari kegiatan ini, dan rekanannya jelas serta tidak fiktif. "Tak perlu ditakuti dengan persoalan lain. Oleh sebab itu, apa yang sudah menjadi komitmen DPRD dan Pemda Kuansing harus tetap dijaga," katanya.

 

Apalagi soal tiga pilar ini, ujar Musliadi, sudah dilakukan audit teknis oleh Universitas Islam Riau (UIR), dan audit keuangan oleh Inspektorat Kuansing dan BPKP.

 

"Kasihan kan, uang yang sudah banyak habis untuk membangunnya, tapi gedung tak bisa kita manfaatkan. Disinilah peran pemda bagaimana bisa memanfaatkan bukan menelantarkan, karena ini adalah aset daerah," katanya.

 

Soal pembayaranya, menurut Musliadi, prosesnya tergantung pemerintah nantinya. Namun yang pasti, pihaknya di DPRD bersama Pemkab Kuansing berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk pembayaran tiga pilar ini. "Proses pembayarannya tergantung pemda lah nanti," katanya. (mcr/roc).