“Ada sekitar 20 paket, yakni pembangunan ruang sekolah di Dinas Pendidikan. Kami mempertanyakan kenapa ada perbedaan spesifikasi dalam penggunaan baja ringan untuk empat paket kegiatan dengan paket kegiatan lainnya. Setelah KPA dan PPTK dipanggil oleh Pokja III untuk menjelaskan, ternyata mereka tidak bisa menjawab sehingga diputuskan anwidzing dibatalkan,” ujar Fitra Budiman, salah seorang kontraktor, juga sebagai Ketua Gapeknas Kabupaten Bengkalis kepada wartawan.

Budi menilai keputusan yang diambil Ketua Pokja III sudah tepat. Karena tugas Pokja hanyalah melelang saja, sementara dokumen-dokumen dan persyaratan teknis dibuat oleh dinas. Jadi wajar ketika KPA dan PPTK dinas bersangkutan tidak bisa menjelaskan kepada rekanan, tahapan tersebut dibatalkan.

“Makanya kita mempertanyakan kenapa yang empat paket tersebut saja menggunakan baja ringan merk Australia, kenapa paket yang lain tidak. Seharusnya cukup produk dalam negeri yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Tapi mereka tidak bisa menjelaskannya,” kata Budi.(zar/rtc)