riauonecom, Kuansing, roc, - Agar tidak merugikan warga masyarakat, pengelola SPBU yang ada di Kuansing hendaknya mentaati rencana penurunan harga BBM oleh pemerintah pusat terutama solar dan premium yang banyak dikonsumsi kalangan menengah kebawah.

 

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi B DPRD Kuansing, Rustam Efendi, S.Sos kepada wartawan disela-sela memantau secara langsung kondisi SPBU Sungai Jering Teluk Kuantan, kemarin  lalu.

 

“ Presiden Jokowi umumkan Rp 6.600 per iliter pada siang harinya, namun pada sore hari di SPBU Sungai Jering harganya masih tertera Rp7.600 untuk premium, ini bagaimana bisa terjadi tidak sinkron antara kebijakan pemerintah pusat dengan pengelola SPBU di daerah,”ujarnya.

 

Saat itu bahkan Rustam Efendi berusaha menghubungi pengelola SPBU Sungai Jering untuk mempertanyakan hal ini, mengapa SPBU pada Jumat sore masih menerapkan tarri lama sementara Presiden Jokowi sudah mengumumkan penurunan harga.

 

“ Coba hubungi pengelola SPBU  ini kok bisa begini  tentu ada penjelasan,”ujar Rustam kepad apetugas SPBU yang ada saa itu.

 

Menurutnya hal ini agar tidak menimbulkan kecurigaan dimasyarakat, seolah-olah SPBU mengambil keuntungan. “ Kalau stok SPBU habis baru ditetapkan harga baru,"ujarnya.

 

Padahal sebut Rustam Efendi,  bisa terjadi Presiden Jokowi memang sudah mengumumkan penurunan harga BBM, namun berlakunya beberap hari kemudian, misalnya mulai Senin ( 19/1/2015 ). “ Ini yang perlu dijelaskan pengelola SPBU kepada masyarakat,”ujarnya.

 

Rustam Efendi juga meminta, pengelola dan pedagang eceran setelah penurunan harga BBM juga mengikutinya. Pasalnya dirinya masih menerima informasi dari masyarakat pedagang eceran masih ada yang menjual Rp 10 ribu dan Rp 9 ribu per liter.

 

“ Ini tentu merugikan konsumen, pemerintah pusat sudah menurunkan mengapa harga dieceran masih tinggi. Padahal respon Presiden Jokowi menurunkan harga BBM untuk membantu masyartakat, instansi terkait perlu melakukan pemantauan di lapangan”pungkasnya. (ktc/roc)