SELATPANJANG, RIAUONE.COM - Guna membahas minimnya pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah yang termasuk kawasan terluar, Pemkab bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), bertempat di aula kantor Bupati, Jumat (5/5/2017) menggelar rapat koordinasi.

 

Pertemuan langsung dipimpin oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim, dihadiri Kepala Sub Dit Kebijakan dan Program BNPP Nana Wahyudi, juga OPD serta Camat di Kepulauan Meranti.

 

Kepala Sub Program Pembinaan Daerah Perbatasan, Nana Wahyudi, mengungkapkan BNPP sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengelola daerah perbatasan akan berupaya memfasilitasi usulan pembangunan dari Meranti yang masuk dalam kawasan terluar dan daerah perbatasan Indonesia.

 

Katanya, agar pembangunan infrastruktur di Meranti dapat di koordinasi oleh BNPP dengan Kementerian terkait, SKPD yang ada di daerah ini harua memasukan usulan dengan data-data pendukung yang lengkap. 

 

"Harus proaktif. Apalagi sangat banyak anggaran yang bisa dikelola dari pusat lewat tugas pembangunan dan lainnya. Silahkan jemput bola, tapi terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan BNPP," saran Nana.

 

Selain mendukung pembangunan infrastruktur di daerah, BNPP juga dapat membantu bidang kelembagaan dalam bentuk tunjangan khusus untuk aparatur ASN yang bertugas di Kecamatan perbatasan. Dalam hal ini BNPP akan berkoordinasi dengan Men-PAN RB dan Menteri Keuangan membuat regulasinya.

 

Menanggapi berbagai saran BNPP tersebut, Wabup H Said Hasyim, menghimbau semua SKPD untuk lebih gencar mengusulkan program pembangunan kepada pihak BNPP, dalam rangka meraih dana APBN. "Saat ini kita harus menangkap peluang. Kalau tidak dimanfaatkan kita rugi," pintanya.(rls/uzi)