BANGKINANG - Polemik berkepanjangan Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu sampai ke tangan Bupati Kampar, Azis Zaenal. Pemerintah Kabupaten Kampar memfasilitasi tuntutan koperasi, Selasa (19/9/2017).

 

Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Bupati. Puluhan anggota koperasi hadir. Pemerintah juga menghadirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar, PT. Perkebunan Nusantara V sebagai bapak angkat koperasi dengan pola KKPA dan PT. Langgam Harmoni. Kelompok KABIN tak hadir.

 

Ada tiga tuntutan yang dilontarkan Kopsa-M. Yakni, penilaian teknis terhadap kondisi kebun Kelapa Sawit, audit forensik keuangan untuk pembangunan kebun serta pengembalian lahan koperasi yang dikuasai oleh PT. Langgam Harmoni seluas 400 hektare dan KABIN seluas 248 hektare.

 

Ketua Kopsa-M, Antoni Hamzah menyebutkan, kebun koperasi dibangun sejak 2002. Awalnya koperasi memperoleh hibah lahan dari Ninik Mamak Desa Pangkalan Baru seluas 4.000 hektare. Kerja sama antara PTPN V dengan koperasi diikat dalam tiga nota kesepahaman.

 

Pertama, tertanggal 8 Januari 2003 untuk 100 kepala keluarga seluas 200 hektare. Kedua, 1 April 2003 untuk 475 kk seluas 950 ha. Ketiga, 17 Januari 2006 untuk 250 kk seluas 500 ha. Sehingga total lahan yang dibangun menjadi 1.650 ha.

 

"Sisanya (lahan 4.000 dikurang 1.650 hektare) nggak tahu kemana," ujar Antoni. Ia memaparkan, biaya pembangunan kebun 1.150 ha sebesar Rp. 23,12 miliar. Kemudian, biaya pembangunan kebun 400 ha sebesar Rp. 13,27 miliar dan untuk 500 ha sebesar Rp. 16,95 miliar.

 

"Total hutang awal koperasi untuk membangun kebun Rp. 52,98 hektare lebih. Tapi sekarang hutang malah membengkak menjadi 115 miliar," ungkap Antoni. Menurut dia, hutang tidak sesuai dengan kondisi fisik kebun yang berdampak pada minimnya produksi.

 

Menurut Antoni, lahan yang berproduksi hanya 500 ha. Sedangkan yang lainnya telah menjadi semak belukar bahkan ditumbuhi hutan mahang. Belum lagi 248 ha dikuasai KABIN. (hbi/mzi)