DUMAI(riauone)- Beredar kabar terbaru mengenai amburadulnya pengerjaan proyek Jalan HR Soebrantas Kecamatan Dumai Timur yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dumai sebanyak Rp2,9 miliar tersebut. Kabar terbaru itu diantara yaitu keberadaan oknum Anggota DPRD Dumai, yang secara tidak langsung pemenang proyek pelebaran jalan tersebut. 

Pemenang proyek pelebaran Jalan HR Soebrantas yang berada di depan Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat yaitu PT Dumai Sakti Mandiri. Dimana didalam perusahaan itu ada nama oknum anggota DPRD Dumai bernisial ZA, yang kini posisinya menjabat sebagai wakil pimpinan DPRD Dumai. Proyek jalan itu sendiri dikerjakan selama 120 hari kerja dengan panjang 580 meter dan lebar 8 meter.

Menanggapi hal itu, Ketua NGO Transparancy Kota Dumai, Kimlan Antony sangat menyayangkan jika dalam pemenangan proyek pelebaran jalan Soebrantas ada keterlibatan oknum dewan. Padahal sudah jelas dalam aturan, sesuai UU Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD, melarang dewan main proyek. Sehingga dugaan keterlibatan beberapa legislator harus diproses berdasarkan mekanisme yang berlaku.

"Kalau anggota DPRD jadi pemborong, naïf namanya. Siapa lagi yang melakukan pengawasan. Jika nanti bermasalah, biasanya DPRD memanggil pemborong, jika oknum anggota DPRD pemborongnya maka pengawasan tidak akan berjalan. Jadi siapa yang akan memanggil oknum dewan jika terlibat main proyek seperti ini. Kami sebagai masyarakat sangat menyayangkan jika oknum dewan terlibat dalam proyek ini," ungkap Kimlan akhir pekan kemarin.

Menurut Kimlan, jika permainan untuk meloloskan proyek yang dilakukan anggota dewan tersebut dengan cara meminjam perusahaan milik orang lain. Maka dari itu, memang sulit untuk membuka tabir kebenaran dalam kasus anggota wakil rakyat yang terlibat dalam bermain proyek. Namun jika nama perusahaan itu ada nama anggota dewan maka sangat terbuka kepada publik siapa sebenarnya kinerja anggota dewan tersebut.

"Sulit memang untuk membuktikan anggota dewan yang main proyek, sebab kebanyakan anggota dewan memakai perusahaan orang lain untuk mendapatkan proyek yang notabene didanai APBD. Maka dari itu, anggota dewan kita ini sudah pandai cara bermain proyek. Tidak sia-sia pokoknya dalam menggarap proyek para oknum anggota dewan kita yang duduk di gedung DPRD itu," pungkas Kimlan Antony.

Manindaklanjuti permasalahan adanya keterlibatan oknum dewan tersebut, Amris selaku Badan Kehormatan DPRD Dumai mengaku belum ada menerima laporan dari masyarakat. Jika memang ada oknum dewan yang bermain proyek, Amris membuka pintu untuk laporan tersebut. Namun dirinya enggan menanggapi secara serius jika setakat isu yang berkembang di lingkungan masyarakat tentang oknum dewan terlibat main proyek.

"Kita tidak bisa menanggapi secara serius isu yang tidak jelas itu. Kita sebagai BK harus belaku bijak dan menerima laporan resmi terkait adanya oknum dewan yang terlibat main proyek. Kalau masyarakat mengetahui proyek itu dikerjakan oknum dewan silahkan saja buat laporan ke BK, kita siap untuk memprosesnya kok. Kalau setekat itu saya tidak berani menanggapi secara serius," ungkap Amris Ketua BK DPRD Dumai.

Bahkan dalam persoalan ini, Amris mengaku mendengar slentingan adanya oknum dewan yang bermain proyek. Tapi menurutnya itu hanya sebatas isu dan kebenaranya kurang pasti, selagi belum ada laporan dari masyarakat BK DPRD Dumai tidak berani melakukan tindakan tegas. Amris sendiri juga menyarankan kepada masyarakat jika memang benar oknum dewan tersebut secara nyata terlibat main proyek silahkan laporkan ke aparat penegak hukum.

"Masyarakat bisa kok membuat laporan ke aparat penegak hukum jika oknum dewan tersebut terlibat main proyek. Negara kita kan negara hukum, siapa yang secara jelas melanggar ketentuan hukum maka harus diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya sebagai pimpina BK tidak mau menanggapi berita yang tidak jelas. Jika masyarakat menemukan kejanggalan anggota dewan yang terlibat bermain proyek segera laporkan," pungkasnya.(rtc)