Jumat, 29 April 2016 10:52:00

Bupati Amril Buka Larwasda 2016

Bupati Amril Mukmini ketika membuka Laswarda Kabupaten Bengkalis tahun 2016 di Aula Lantai II Inspektorat Kabupaten Bengkalis, Jum'at (29/4/2016).

BENGKALIS, RIAU, -- Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengatakan, sebagai refleksi implementasi berbagai pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan evaluasi dan controlling (pengawasan). Pengawasan akan memberikan berbagai masukkan bagi penyempurnaan kebijakan yang telah, sedang, maupun ke depannya. Khususnya yang berfokus pada kinerja pengawasan.

Sebagai salah satu fungsi manajemen, kata Amril, pengawasan mempunyai kedudukan strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga terwujud tatanan pemerintahan yang baik dan bersih.

"Begitu pula dengan Pemkab Bengkalis. Sebagai sebuah organisasi, juga memerlukan pengawasan yang baik. Karena pada dasarnya, tata kelola pemerintahan adalah siklus manjemen yang berkesinambungan, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan," jelasnya.

Amril mengemukakan itu ketika membuka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Bengkalis tahun 2016 di Aula Lantai II Inspektorat, Jalan Antara Bengkalis, Jum'at (29/4/2016).

Hadir dalam pembukaan Larwasda yang akan berlangsung hingga Sabtu besok itu, diantaranya Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau Harry Purwaka, Kepala Perwakilan BPKP RI Provinsi Riau Sueb Cahyadi, Inspektur Provinsi Riau Evandes Fajri, dan Inspektur Kabupaten Bengkalis yang diwakili Sekretaris Suparjo.

Kemudian, Pelaksana Tugas Asisten Tata Praja Hj Umi Kalsum, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan H Heri Indra Putra, dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bengkalis.

Amril juga mengatakan, sistem pengendalian internal merupakan aspek penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai, yang salah satunya adalah, terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Untuk itu, imbuhnya, paradigma aparat pengawas internal pemerintah (APIP) tentu juga harus berubah. Tidak sekedar melakukan pengawasan yang sifatnya represif. Namun juga dituntut melakukan sistem pengendalian kualitas, supervisi, dan konsultansi.

"Pengawasan oleh APIP, bukan untuk mengungkap kesalahan apalagi menjatuhkan, melainkan membantu SKPD/unit kerja, agar program kegiatan yang dilaksanakan, senantiasa berada pada jalur yang benar, sesuai rencana dan alokasi anggaran," pesan Amril. (hms/zar).

Share
Berita Terkait
  • 5 tahun lalu

    Komisi Anti Rasuah Indonesia Tetapkan Bupati Bengkalis Jadi Tersangka?

    NASIONAL, - KPK menetapkan Bupati Bengkalis Amril Mukminin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis. Amril di

  • 7 tahun lalu

    Johan: Tudingan Kediaman Bupati dijadikan tempat Nego Proyek sangat tidak Mendasar

    BENGKALIS – Kepala Bagian Humas Johansyah Syafri mengatakan, tudingan yang dilontarkan segelintir orang bahwa kediaman Bupati Bengkalis dijadikan tempat negosiasi pak
  • 7 tahun lalu

    Hadiri Musrenbangnas 2017, Bupati Bengkalis Harap Pusat Tingkatkan Dukungan Pembangunan Daerah

    JAKARTA, –  Bupati Bengkalis, Amril Mukminin menghadiri acara Musyarawah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017, di Birawa Room, Hotel Bidakara, Jakar
  • 7 tahun lalu

    Bupati Ingatkan Kepala OPD dan Kades Jangan Sungkan Minta Pendampingan TP4D

    BENGKALIS, - Agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkalis berjalan bersih, aman dan terhindar dari masalah hukum, Bupati Bengkalis menghimbau seluruh Kepala Org
  • Komentar
    Copyright © 2012 - 2024 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified