JAKARTA, NUSANTARA, - Bupati Amril Mukminin kembali minta dan mengingatkan agar Pemerintah Pusat membantu menangani masalah abrasi pantai yang terjadi di Kabupaten Bengkalis melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

"Apalagi saat ini kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Khusunya di pulau Bengkalis, Kecamatan Rupat Utara, dan Bukit Batu yang tidak mungkin dapat ditangani hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik itu APBD Bengkalis maupun APBD Riau. Lebih-lebih seperti sekarang ini dimana APBD kita berkurang karena pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), jelas Amril.

 

Permintaan ini disampaikan Amril langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro usai memberikan materi pada Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri (PKPDN) Angakatan I Tahun 2016 hari kedua.

 

Sebagaimana pembukaan, sampaikan dengan hari kedua, Sabtu (23/4/2016), kegiatan PKPDN tetap dipusatkan di aula lantai IV Gedung F Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Kalibata, Jakarta Selatan.

 

"Meskipun sifatnya tidak resmi dan hanya bisa berbincang sebentar, persoalan abrasi ini kami sampaikan ke Menkeu. Alhamdulillah, beliau mengatakan pemerintah pusat siap membantu," ujar Amril seraya mengatakan akan segera meingintruksikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk menindaklanjutinya.

 

Mantan anggota DPRD Bengkalis tiga periode mengatakan, hal itu disampaikannya untuk mengingatkan karena Menkeu pernah berkunjung dan melihat langsung persoalan abrasi di daerah ini di kawasan PT Meskom Agro Sarimas, Kecamatan Bengkalis.

 

Dalam kunjungan kerja kerja sehari ke kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini dalam rangka sosialisasi dana desa pada 16 Juni 2015 lalu itu, Bambang bersama Wakil Ketua Komisi XI DPR RI asal Daerah Pemilihan Riau H Jon Erizal dan Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

 

Setelah meninjau dan melihat langsung kondisi abrasi di pulau Bengkalis, Bambang mengatakan, akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait abrasi tersebut.

 

"Pulau Bengkalis berada di batas terluar yang berbatasan dengan Malaysia. Dengan mundurnya garis pantai yang disebabkan abrasi, maka berpengaruh pada garis terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu butuh penanganan serius terhadap abrasi pantai ini," kata Bambang.

 

Ia juga mengatakan, selain akan mengupayakan pembangunan abrasi laut, seperti pembuatan tembok atau pemecah gelombang, pihaknya juga berharap adanya upaya pelestarian lingkungan.

 

"Salah satunya melakukan penanaman pohon bakau atau mangrove sebagai benteng abrasi," harap Bambang, saat itu. (zar).