PEKANBARU, RIAU, -  Selama tiga hari ini, jadwal Bupati Bengkalis Amril Mukminin sangat padat, mulai menghadiri Musda Golkar, kemudian Rakor Gubernur, Rakor Kepala Desa dan Rakor bersama Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, di Hotel Labersa, Pekanbaru, Rabu (3/2/2016).

 

Rakor yang dibuka Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman ini diikuti oleh bupati/walikota, jajaran Polres, Kodim, kepala desa/lurah se-Provinsi Riau. Para peserta mendengarkan pengarahan dari Menteri Polhukam Luhut Binsar Panjaitan tentang masalah ancaman terorisme dan radikalisme yang setiap saat mengancam nasional, khususnya Provinsi Riau.

 

Diterangkan Amril Mukminin, bahwa dalam rakor tersebut Menkopolhukam menginginkan agar Indonesia tidak seperti negara-negara di Timur Tengah, untuk dijadikan basis terorisme seperti ISIS. Secara geografis, Kabupaten Bengkalis berada pada kawasan strategis, sehingga menuntut pemerintahan desa/kelurahan mulai dari RT/RW dan segenap masyarakat untuk membasmi benih-benih radikalisme yang akhirnya menjurus pada terorisme.  

 

Kades diminta untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang upaya penangkalan dan pencegahan masuknya terorisme di wilayahnya, mengingat aksi bisa mengincar siapa saja. Kewaspadan terhadap paham terorisme dan radikalisme sangat penting, untuk memperkecil kemungkinan faham-faham tersebut tidak meracuni pikiran masyarakat.

 

Dikatakan Bupati Bengkalis pada Rakor itu Menkopolkum juga menekankan tentang masalah narkoba. Saat ini korban narkoba di Indonesia jumlahnya sekitar 5,3 juta, kepala desa diminta untuk selalu mengawasi anggota masyarakat maupun anggota keluarganya.

 

Mengingat, peredaran narkoba tidak hanya di tataran kota, tapi sudah merambah wilayah desa. “Narkoba merupakan masalah kita semua, butuh kerja keras dari tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur pemerintahan dan LSM untuk bersama-sama gencar melakukan sosialisasi pencegahan narkoba,” Amril Mukminin.

 

Selain menyangkut masalah terorisme, radikalisme dan narkoba, pada Rakor itu membahas tentang dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Menteri Polhukam, mengingatkan agar penggunaan dana desa dari pemerintah pusat, untuk pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Karena kehadiran angmgaran desa ini, sangat membantu mendongkrak perekonomian masyarakat desa. 

 

“Terkait dana desa, Pak Menteri menyarankan kepada kepala desa untuk memanfaatkan dana kegiatan produksi padat karya. Intinya, desa harus memberdayakan masyarakat, sehingga uang tidak ‘lari’ keluar desa, sehingga membuka lapangan kerja di desa tersebut,” tandas mantan anggota DPRD Bengkalis.   

 

Setelah mengikuti Rakor ini, Amril minta kepada kepal desa/lurah dan instansi terkait untuk menindaklanjuti seluruh arahan yang dipaparkan oleh Menko Polhukam. Sebab berbagai persoalan yang ada ada di depan mata, seperti masalah ancaman terorisme, radikalisme, narkoba maupun masalah ancaman kebakaran hutan dan lahan. (zar/hms).