Rabu, 09 November 2016 18:00:00
Advertorial
Bupati Inhil Instruksikan SKPD Implementasikan Aksi Pencegahan Korupsi
RIAUONE.COM, TEMBILAHAN- Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera mengimplementasikan rencana aksi pencegahan korupsi terintegritas secara optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Implementasi E-Goverment Pemerintah Kota Surabaya dengan 2 Provinsi dan 26 Kabupaten/Kota se-Indonesia di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Selasa (8/11/2016).
Inisiatif dari KPK ini, menurut Wardan, untuk mendorong daerah-daerah barbagi sistem penyelenggaraan pemerintahan sebagai contoh terbaik, yaitu tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.
"MoU ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan menuju ke arah yang lebih baik, seperti pelaksanaan E-Planning, E-Bugdetting, E-Payment, serta melakukan pelayanan yang cepat, murah dan transparan," jelas Wardan.
Oleh karena itu, Pemkab Inhil akan belajar dari keberhasilan Pemkot Surabaya dalam tata kelola Pemerintahan.
"Meskipun saat ini di dalam pemerintahan Kabupaten Inhil masih banyak yang perlu dibenahi, tetapi sebagai aparatur negara sudah harus siap menerapkan E-Planning dan E-Budgeting untuk memajukan daerah," tambahnya.
Apalagi, Bupati Wardan menilai pengembangan E-Planning maupun sistem informasi pelayanan perizinan terpadu ini, merupakan jawaban pokok dan langkah tepat untuk memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.
"Dengan langkah percepatan reformasi birokrasi, kinerja aparatur akan lebih efisien jika menggunakan perangkat teknologi berbasis elektronik dalam mewujudkam e- goverment," terangnya.
Dengan kualitas layanan pemerintahan yang lebih baik kepada publik, lanjut Bupati Wardan, tentu akan meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas pemerintahan, serta mengurangi biaya administrasi.
"Selain itu, juga berpeluang mendapatkan sumber pendapatan baru, menciptakan pelayanan bublik secara cepat dan tepat guna menjawab berbagai persoalan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik," imbuhnya. (san/rls)
Share
Berita Terkait
Bupati Meranti dan Sejumlah Pihak di OTT KPK?
NASIONAL, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan operasi tangkap tangan atau OTT di Meranti, Riau. KPK menangkap tangan Bupati Meranti Muhammad Adi.
"Benar, tadi
Wakil Bupati Rohul Lantik Pengurus Karang Taruna Kabupaten Rokan Hulu Periode 2021-2026
Rokan hulu, RiauOen.Com - Wakil Bupati Rokan Hulu H. Indra Gunawan melantik Kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Rokan Hulu masa bakti 2021-2026 yang dilaksanakan di aula Hotel
Kasus Bupati Kuansing, KPK Panggil Sekda Kuansing Terkait Kasus Suap Bupati Andi Putra
NASIONAL, - KPK memanggil Pj Sekda Kabupaten Kuansing, Agus Mandar, sebagai saksi. Agus akan diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait perizinan perkebunan yang menjerat Bupati
Kuansing Punya Cerita, ini Kronologi KPK Tangkap Tangan Bupati Andi Putra
NASIONAL, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Bupati Kuansing) Andi Putra menjadi tersangka suap yang berhubungan dengan perpanjangan izin p
Komentar