RIAUONE.COM, DUMAI, RIAU, - Hearing Komisi I DPRD Kota Dumai bersama DPC K.SPSI-F.SPTI Dumai kubu Nurdin Budin dan DPC K.SPSI-F.SPTI Dumai kubu Khairuddin di ruang Cempaka kantor DPRD Kota Dumai, Senin (6/4) sore kemarin berlangsung  alot dan sedikit memanas.

 

Pasalnya, masing-masing kubu saling klaim bahwa organisasi mereka paling sah. Namun  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai menjelaskan bahwa pencatatan terhadap  DPC F.SPTI-K.SPSI versi Khairuddin tetap ditangguhkan. Sebab sejak tahun 2013, DPC K.SPSI-F.SPTI Kota Dumai tak pernah ganda.

 

Kepala Disnakertrans Kota Dumai Drs. H. Amiruddin MM didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Syarat Kerja Disnakertrans Kota Dumai Muhammad Fadhly SH menegaskan, pencatatan serikat pekerja/ serikat buruh (SP/SB) dilakukan  sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No 21 tahun 2000.

 

"DPC K.SPSI-F.SPTI yang tercatat di Disnakertrans Dumai beralamat di Jalan Jenderal Sudirman dan Ketua Nurdin Budin.  Bahkan sesuai hasil verifikasi yang kami lakukan terhadap SP/SB di kota Dumai DPC  K.SPSI-F.SPTI tak pernah ganda,"tegas  Fadhly di ruang kerjanya, Rabu (8/4).

 

Sesuai pantauan dalam di ruang Cempaka kantor DPRD Kota Dumai Senin (6/4) kemarin, hearing dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai Syahrial Amini SE didampingi anggota Komisi I DPRD Kota Dumai Samuel Turnip SH, Hasrizal SH, Syaiful Akbar, dan Yusuf Manulang.

 

Pengurus DPC K.SPSI-F.SPTI kota Dumai  dari kedua kubu, serta pengurus DPD F.SPTI-K.SPSI Provinsi Riau dari masing-masing kubu yakni; Saut Suhaloho SH dan Nursal Tanjung juga diberi kesempatan oleh Komisi I DPRD Kota Dumai untuk memberikan penjelasan. Sejumlah aparat Kepolisian Polres Dumai Nampak berjaga-jaga di gedung DPRD Kota Dumai.

 

Mediasi yang dilakukan Komisi I DPRD Kota Dumai sedikit memanas lantaran kedua kubu saling memberikan argument masing-masing  dan saling klaim paling sah. Melihat itu, Hasrizal yang dikenal sebagai Ketua SBSI Kota Dumai mengambil alih pimpinan rapat.

 

Dalam kesempatan itu, Hasrizal  mempertanyakan alas an Disnakertrans Kota Dumai untuk melakukan penangguhan pencacatan  DPC K.SPSI-F.SPTI kubu Khairuddin. Kabid Pengawasan dan Syarat Kerja Disnakertrans Kota Dumai Fadhly akhirnya menjelaskan bahwa  pencatatan terpaksa ditangguhkan lantaran DPC K.SPSI-F.SPTI Kota Dumai tak pernah ganda.

 

"Ketua DPC K.SPSI-F.SPTI Kota Dumai yang saya kenal adalah Nurdin Budin. Pak Khairuddin baru dua kali saya jumpa, itupun setelah munculnya DPC F.SPTI-K.SPSI Dumai tandingan ini,"ungkap Fadhly.

 

*Tak Ada Negosiasi*

 

Ketika situasi semakin memanas, Hasrizal minta anggota Komisi I DPRD Kota Dumai lainnya untuk memberikan pendapat. Anggota Komisi I DPRD Kota Dumai dari Fraksi PDI Perjuangan Samuel Turnip SH  mencoba mencari jalan tengah  dengan mempertannyakan kedua kubu apa dan bagaimana solusi yang diinginkan dalam pertemuan tersebut.

 

Mendengar itu, Sekretaris DPC F.SPTI Kota Dumai Cassarolly Sinaga SH menegaskan bahwa pihaknya tetap dalam pendirian bahwa DPC K.SPSI-FSPTI Dumai yang sah adalah kubu Nurdin Budin S.Sos. "Tak ada negosiasi, baik PUK dan serikat tak ada negosiasi,"tegasnya.

 

Mengatahui tak ada titik temu, Samuel Turnip minta agar masalah internal diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun karena  DPC F.SPTI-K.SPSI kubu Nurdin Budin yang tercatat di kantor Disnakertrans Kota Dumai, maka  hendaknya tetap menjalankan aktivitas seperti biasa.

 

Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai telah melakukan Penangguhan Pencatatan kepada DPC K.SPSI Kota Dumai atas nama Ketua Khairuddin S.HI.M.Ag  melalui surat No.568/DTK-TRANS/82 tanggal 16 Februari 2015.

 

Menurut Disnakertrans Dumai, berdasarkan Deklarasi Rekonsiliasi K.SPSI yang dinyatakan 1 Agustus 2012, mekanisme rekonsiliasi diatur dalam petunjuk teknis. Dan berdasarkan Petunjuk Teknis tersebut bagi pengurus PP FSPA SPSI, DPD K.SPSI dan DPC K.SPSI yang tidak ganda, pengurus yang ada tetap melanjutkan kepengurusanya hingga masa baktinya berakhir.

 

"Setahu kami DPC K.SPSI Kota Dumai tak ganda, maka sesuai deklarasi rekonsiliasi maka kepengurusan yang ada tetap melanjutkan kepengurusan hingga masa baktinya berakhir,"jelas Fadhly.

 

Ketua DPD F.SPTI-K.SPSI Provinsi Riau Saut Sihaloho menjelaskan, Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTI - KSPSI) merupakan organisasi pekerja yang  memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) yang  lengkap dan harus dipatuhi.

 

Untuk dapat diangkat menjadi pengurus  F.SPTI-K.SPSI tidak instant, tapi melalui tahapan dan berjenjang.Menurut Saut Sihaloho SH, F.SPTI-K.SPSI harus solid dan patuh aturan. Seluruh anggota F.SPTI – K.SPSI harus mematuhi ketentuan  yang berlaku.

 

"Anggota SPTI-SPSI,  cinta organisasi harus taat aturan. Jika ada pihak lain yang berani mengganggu organisasi yang sah beri pemahaman dan lakukan pendekatan secara persuasive. Dan dari kondisi ini memang sudah ada yang hendak mengganggu,"tegas Saut Sihaloho.

 

Menyikapi adanya pernyataan sikap dari  seluruh PUK F.SPTI-K.SPSI se kota Dumai yang intinya menolak  keberadaan DPC F.SPTI tandingan di Kota Dumai, menurut Saut Sihaloho hal itu wajar dilakukan. Sebab pengurus DPC F.SPTI-K.SPSI Kota Dumai yang sah dan tercatat di Disnakertrans Kota Dumai adalah dibawah kepemimpinan Nurdin Budin S.Sos.

 

"Ilustrasinya begini, kalau ada oknum mengaku Kapolda padahal Satpam pun tak pernah, mana tau dia memegang pistol. Ya begitu juga di organisasi, jika oknum tersebut tak penah pengurus di tingkat PUK, namun mau jadi ketua DPC, itu tak bisa harus dilawan,"katanya. (sri)