riauone.com, Bagansiapi-api, Rohil, Riau - Panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil)  menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) ABPD Rokan Hilir 2012. Persetujuan itu dikarenakan Pansus menilai Ranperda tersebut telah memenuhi kelengkapan dokumen sesuai peraturan yang berlaku. 

Persetujuan itu disampaikan Ketua Pansus Ranperda LPP APBD 2012, Dedi Humadi , Rabu (30/10/13) dalam sidang paripurna, dipimpin Ketua DPRD, dihadiri Wakil Bupati Suyatno, Wakil Ketua DPRD, anggota dan sejumlah kepala dinas dan badan. 

“Rancangan Peraturan Daerah tentang LPP APBD 2012 telah memenuhi kelengkapan dokumen yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan aturan-aturan yang telah diamanahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2007. Oleh karena itu, pansus berpendapat bahwa, Laporan Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2012 dapat disetujui,” kata Dedi Humadi dalam laporannya. 

Selanjutnya, pemerintah dimintanya memperhatikan masukan dari semua pihak, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD Rokan Hilir. 

Pansus memberi saran, agar SKPD dapat meningkatkan kinerja sehingga apa yang telah sama-sama disepakati agar pembangunannya dapat dinikmati oleh rakyat. 

Pansus juga meminta ketergantungan terhadap DBH, setahap demi setahap dikurangi, mengingat minyak dan gas bumi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, untuk itu, pemerintah daerah, diminta berupaya maksimal, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Saran lainnya, untuk menghasilkan kinerja dengan baik, sebaiknya, tender proyek dilaksanakan jauh sebelum masa tahun anggaran. 

Untuk melaksanakan itu semua, pemerintah dimintanya untuk mengajukan penyampaian APBD 2014 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, penyampaian Ranperda APBD tahun 2014, membahas Ranperda APBD tahun 2014 tepat waktu sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(rtc/roc)