DUMAI-Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Dumai tahun 2013 sudah ditandatangangi pada 18 Februari 2013 lalu. Namun, hingga saat ini Fraksi Demokrat Plus belum menerima dokumen yang menjadi hak anggota dewan tersebut.

“Alhamdulillah, sampai sekarang ini kami belum menerima dokumen Nota Kesepakatan KUA-PPAS, sehingga kami tak tahu apa-apa saja isinya,” ujar Prapto Sucahyo, Ketua Fraksi Demokrat Plus DPRD Kota Dumai, kepada dumaizone.com, Ahad (3/3). 

Menurutnya, Nota Kesepakatan KUA-PPAS itu merupakan dokemen yang harus diketahui publik, terutama sekali anggota dewan. Hal itu dinilainya perlu diketahui agar diketahui Asumsi Struktur APBD Kota Dumai tahun 2013. 

Menurutnya, seharusnya Prioritas Plafon anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah harus diketahui sebelum ditekennya Nota Kesepakatan KUA-PPAS. Namun, hal itu tidak dilakukan, sehingga hal dinilai tidak mengikuti proses dan prosedur yang benar. 

“Bayangkan saja sendiri, Rp1 triliun lebih RAPBD Dumai yang telah ditandatangani, tetapi masyarakat bahkan kami sama sekali tidak mengetahui apapun tentang Asumsi Struktur APBD 2013,” ucap dia. 

Cahyo menegaskan, Nota Kesepakatan KUA-PPAS yg ditandatangani itu jelas tidak sesuai dengan lampiran Paraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pada Nota Kesepakatan KUA, kata dia, seharusnya tertulis: Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2013 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. 

Sedang pada Nota Kesepakatan PPAS seharusnya tertulis: Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. 

Namun, sesuai dokumen rapat paripurna tanggal 18 Februari 2013, pada Nota Kesepakatan KUA-PPAS yg ditandatangani tersebut justru tertulis "yang terpisahkan". Entah sengaja entah lupa, namun logikanya kalau satu kesatuan pasti tidak terpisahkan.

“Bisakah hal tersebut dikatakan sebagai masalah administrasi semata...??? Wallahuallam...!!” ucap politisi Partai Demokrat ini. 

Dia menduga, mungkin inilah persembahan terbaik para penyelenggara pemerintahan Kota Dumai yang mempersembahkan "Circus Van Dumai" dengan Akrobat Angka-angka. Bukan penganggaran yang berpedoman pada Perencanaan, melainkan Perencanaan yang menyesuaikan dengan Penganggaran. 

“Kok bisa begitu...? Karena masyarakat Dumai masih pada tidur. Dengan kejadian begini seolah-olah memang ada benarnya juga tentang stigma negatif masyarakat yang terlanjur apriori terhadap lembaga wakil rakyat. Ga tau lagi deh gue Dumai mo dibawa kemana...? Ai Si Teru Kaleee...!!!” kata Prapto Sucahyo.(dmizone/mnn)