riauone.com, Selat Panjang, Meranti, Riau - Anggota DPRD Kabupaten Meranti, Provinsi Riau menyoroti masih minimnya serapan APBD 2013 yang belum mencapai 70 persen padahal sekarang sudah akan memasuki Desember.

         

"Kita terkejut atas laporan Sekretaris Kabupaten Meranti di sejumlah media terkait dengan minimnya penggunaan dana APBD," kata Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Hafizoh SAg.

         

Ia mengatakan idealnya serapan APBD sudah berada diatas angka 80 persen dari total alokasi belanja APBD tahun berjalan. Belum lagi realisasi alokasi anggaran di APBD Perubahan yang baru disahkan. Otomatis alokasi anggaran yang belum terserap akan semakin banyak.

         

"Tidak ada alasan untuk menunda-nunda realisasi penggunaan anggaran APBD tahun 2013. Kita minta agar jajaran SKPD dibawah koordinasi Sekda untuk semaksimal mungkin meningkatkan serapan penggunaan anggaran. Kita tidak ingin sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) di akhir tahun membangkak diatas angka 25 persen dari total APBD berjalan," ujarnya.

         

Menurutnya, masa efektif penggunaan APBD untuk tahun anggaran 2013 hanya tinggal menghitung hari. Kalau keterlambatan terjadi, dipastikan diakhir tahun anggaran akan menyisakan Silpa yang sangat besar.

         

Kondisi ini jelas akan menimbulkan persepsi yang miring di tengah-tengah masyarakat, Pemkab bisa dinilai gagal merealisasikan program yang telah direncanakan.

         

"Dari awal anggota DPRD sudah sering mewanti-wanti Pemkab Kepulauan Meranti melalui masing-masing SKPD untuk meningkatkan kemampuan serapan anggaran. Hal ini dimaksudkan agar alokasi anggaran yang telah disahkan, benar-benar terserap secara maksimal, baik secara kuantitas maupun kualitas," ungkapnya.

         

Sekda Kabupaten Kepualaun Meranti, H Iqaruddin mengatakan, dengan semakin dekatnya masa akhir penggunaan anggaran tahun 2013, menuntut kesigapan masing-masing SKPD untuk bekerja lebih efektif. Seluruh program yang telah disusun dan dianggarkan harus bisa terlaksana secara maksimal.

         

Ditegaskannya, tidak ada pengecualian, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, baik yang bersifat fisik ataupun kegiatan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar program yang telah direncanakan benar-benar mencapai target dan sasaran yang menjadi tujuan dari pelaksanaan program kegiatan.

         

"Kita sudah koordinasikan dengan seluruh jajaran SKPD untuk menggesa efektifitas serapan penggunaan anggaran secara maksimal. Dengan waktu sisa, kita berharap masing-masing SKPD mampu meningkatkan serapan penggunaan anggaran, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik," harapnya.(R24/ant/roc)