PEKANBARU - Sikap sebagian guru dari sekolah binaan Pemerintah Provinsi Riau yang membawa masalah Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke Komisi E DPRD Riau, sangat disayangkan. Apalagi masalah ini langsung dipolitisasi, seolah-olah menjadi kesalahan Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman.

 

"Pertama, perlu kita klarifikasi dan pahami bersama dengan pikiran yang jernih bahwa TPP itu bukanlah hak. Yang menjadi hak kita selaku ASN itu adalah gaji," ucap Kepala Bidang Data dan Pengembangan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Ahyu Suhendra kepada sejumlah media pada Kamis (11/05) di Pekanbaru.

 

Kendati bukan hak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap memberikan TPP kepada guru-guru yang sekarang berada di bawah kewenangan Pemprov Riau, tapi tentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

 

"Sekarang dengan berlakunya UU 23/2014 tentang Pemda khususnya tentang pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, kini ada 8 ribu lebih guru yang harus dibayar gaji dan TPP-nya oleh provinsi. Provinsi tentu harus memikirkan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan adanya pemerataan," ulas Ahyu.

 

Ahyu menegaskan bahwa Gubri H Arsyadjuliandi Rachman sedikitpun tidak bisa dipersalahkan jika terjadi pengurangan terhadap TPP guru-guru sekolah binaan yang berjumlah lebih-kurang 200 orang itu.

 

"Pertama kita bicara soal kemampuan keuangan daerah. Yang kedua, kita kan belum punya kriteria atau kualifikasi atas dasar apa seorang guru bisa menerima TPP lebih besar dari yang lain kecuali yang membedakan pangkat dan jabatan. Kalau belum ada kriteria yang jelas, justru akan lebih runyam lagi. Pasti akan menimbulkan kecemburuan bagi yang lain," tegas Ahyu lagi.

 

Ahyu mengajak guru-guru sekolah binaan seperti SMA Plus, SMA Olahraga, SMA Pertanian dan lainnya agar tidak membuat blunder.

"Mari kita kembali kepada jatidiri seorang guru. Jangan sampai masalah ini dipolitisasi oleh pihak yang memang ingin menangguk di air keruh. Yakinlah kalau memang kemampuan keuangan daerah kita memungkinkan, tentu TPP akan naik. Kita juga sangat mendukung untuk itu. 1.000 persen kita dukung," tambahnya lagi.

 

Ahyu bahkan sempat mencontohkan dirinya sendiri, dimana sebelumnya saat menjadi pejabat di Bappeda Provinsi Riau, ia mendapat TPP yang jauh lebih besar dibanding saat kini bertugas di Dinas Pendidikan. "Tapi kita ini kan ASN yang harus siap dan loyal dimanapun kita ditugaskan," tandasnya.

 

Ahyu menegaskan bahwa sebagai bukti komitmen Pemprov Riau untuk sektor pendidikan, lebih 20 persen APBD Riau dialokasikan untuk sektor ini. "Ini harus kita apresiasi dan kita syukuri," tutupnya. (mcr/roc).