riauone.com, Pekanbaru, Riau - Kawasan Industri Tenayan (KIT) yang berada di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, hingga saat ini belum juga terselesaikan. Akibatnya, industri yang berada di kawasan tersebut, mengganggu kenyamanan masyarakat. Dari luas lahan sekitar 300 hektar, ada 40 hektar lahan yang diklaim milik warga. Komisi I DPRD kota Pekanbaru menyebut, persoalan ini telah dihimbau sejak awal tahun 2010, Namun pembebasan lahan KIT, hingga detik ini, tidak dapat terselesaikan, karena, tersangkut pada proses hukum.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Kamaruzaman SH, Rabu (20/11/13) menyesal karena Instansi Pemko dalam hal ini Asisten I serta Badan Perlengkapan,  tidak becus dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)-nya.

“Saya minta kepada walikota segera melakukan evaluasi terhadap kepala satuan kerja (satker)-nya, karena saya lihat sampai sejauh ini, tidak ada perubahan dalam menuntaskan persoalan yang ada di kota Pekanbaru, salah satunya kawasan industri tenayan yang sudah tiga tahun lamanya ini terbengkalai,“ katanya.

Tidak tuntas serta diabaikannya persoalan tersebut, kata Politisi Partai Demokrat ini, tentunya bisa meruntuhkan citra dari pemimpin kota Pekanbaru yang saat ini dipimpin oleh Firdaus MT.

“Satker dalam hal ini saya lihat terkesan mengabaikan persoalan yang ada, mereka (satker,red) tidak pernah serius saya lihat, lama-lama tentu berdampak buruk terhadap citra walikota sendiri, makanya saya minta walikota harus segera melakukan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kembali,“ urainya.

Meski pada saat ini telah terjadi rotasi mutasi besar-besaran di tubuh Pemko Pekanbaru, Kamaruzaman menilai, evaluasi ulang perlu dilakukan, hal ini mengingat SKPD selalu membebani permasalahan kepada Walikota Pekanbaru.

“SKPD selalu membebani permasalahan kota kepada walikota, karena apa, karena banyak persoalan yang tidak selesai dilakukan oleh satker saat ini, Satker diingatkan dahulu baru bekerja, kalau walikota tidak ribut, satker tidak bekerja, anehnya, kepala dinas tidak mau bekerja dan asisten tidak mau membantu. Inilah yang harus di evaluasi kembali,“ demikian Kamaruzaman.(R24/roc)