• Home
  • Riau Raya
  • Dihadapan Bupati dan Ratusan Guru Inhil, Gubri Paparkan Perubahan Kewenangan Tata Kelola SMA /SMK Melalui Video Call
Selasa, 28 Maret 2017 01:17:00

Advertorial

Dihadapan Bupati dan Ratusan Guru Inhil, Gubri Paparkan Perubahan Kewenangan Tata Kelola SMA /SMK Melalui Video Call

Bupati Wardan dan Ratusan Tenaga Pendidik Inhil menyimak Pemaparan Gubri Terkait Perubahan Kewenangan Tata Kelola SMA /SMK Melalui Video Call
Loading...
RIAUONE.COM, TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan bersama Gubernur Riau (Gubri), Arsyadjuliandi Rachman yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi bersilahturrahmi dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA / SMK se-Kabupaten Inhil di Gedung Engku Kelana, Tembilahan, Senin (27/3/2017).
 
Dalam acara yang penyelenggaraannya juga bertujuan untuk menampung aspirasi para guru dan berfungsi sebagai sarana pemaparan hal - hal terkait peralihan kewenangan tata kelola SMA / SMK dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil kepada Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov).
 
Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman yang menyempatkan diri untuk menyapa para pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Inhil melalui tele - conference mengutarakan permohonan maafnya, karena berhalangan hadir dalam acara tersebut.
 
"Memang saya berencana berkunjung ke Kabupaten Inhil dengan beberapa agenda kegiatan, termasuk acara ini (Silahturrahmi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, red). Namun, sejak pagi, terdapat kendala teknis yang mengharuskan saya menunda kunjungan saya kali ini untuk bertemu dan bersilahturrahmi dengan para pendidik dan tenaga kependidikan di Inhil," sapa Arsyadjuliandi Rachman yang disaksikan oleh ratusan hadirin dalam acara tersebut melalui proyektor yang telah disiapkan sebelumnya.
 
Arsyadjuliandi Rachman menyampaikan, sejak belasan tahun lalu, persoalan guru SMA / SMK dan pengelolaan SMA / SMK memang telah menjadi urusan Pemerintah Kabupaten / Kota. Dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah, maka pengelolaan SMA / SMK dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
 
"Untuk itu, kami akan berusaha maksimal untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam usaha menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan pemenuhan terhadap segala kebutuhan penyelenggaraan pendidikan SMA / SMK. Serta, kami juga akan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan para guru SMA dan SMK nanti," pungkasnya.
 
Meski demikian, Arsyadjuliandi Rachman mengimbau, agar Pemprov Riau bersama Pemkab Inhil dapat senantiasa membangun sinergitas dalam rangka memajukan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pada penyelenggaraan pendidikan SMA / SMK kedepannya.
 
"Pemprov bersama Pemkab harus bersinergi. Sesuai perintah Undang - undang, kami dari Pemprov Riau, tahun ini, akan mengalokasikan 20 persen dana dari APBD Provinsi Riau bagi dunia pendidikan, tentunya juga akan menyentuh para pendidik dan tenaga kependidikan di Inhil nantinya," ungkap Arsyadjuliandi Rachman.
 
Sedangkan, Bupati Inhil, HM Wardan dalam sambutannya menyampaikan keyakinannya ihwal peralihan kewenangan pengelolaan ini akan memberi dampak positif berupa perkembangan bagi SMA / SMK di Kabupaten Inhil.
 
Dikatakannya, sebelum tahun 2002, khususnya SMA / SMK memang merupakan kewenangan dari pihak Pemprov yang ditangani oleh sebuah Kantor Wilayah. Namun sejak tahun 2002, kewemangan itu beralih ke Kabupaten / Kota. Kini, terjadi lagi peralihan kewenangan. 
 
"Saya meyakini, peralihan kali ini, akan memberi efek positif terhadap upaya pengembangan SMA / SMK, khususnya di Kabupaten Inhil," kata Wardan.
 
Peralihan kewenangan saat ini, diungkapkan Wardan, sudah diproses sejak November tahun 2016 lalu. Dan, direalisasikan pada tahun 2017. Yang mana, pengelolaan dan hal-hal administratif akan diserahkan kewenangannya kepada provinsi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 
"Dengan keterbatasan anggaran yang dialami Kabupaten Inhil. Penyerahan kewenangan ini diharapkan, dapat meningkatkan pelaksanaan upaya pembinaan dan pengawasan serta lainnya. Sebab, jika dibandingkan dengan Kabupaten, dari sisi pendanaan, APBD Provinsi Riau jauh lebih besar," jelasnya.
 
Namun demikian, ditegaskan Wardan, dengan peralihan yang dilakukan, tidak serta-merta membuat Pemerintah Kabupaten Inhil melepas tanggung jawab terhadap SMA / SMK di Kabupaten Inhil.
 
"Masih ada tanggung jawab dari Pemkab Inhil yang harus dilaksanakan, salah satunya seperti, pengembangan lembaga pendidikan," ucap Wardan.(adv/san) 
Share
Loading...
Berita Terkait
  • 13 jam lalu

    LE-Hardianto Tawarkan Program 1 Desa 1 Bidan dan Perawat untuk Menuntaskan Masalah Kesehatan

    RIAUONE.COM, PEKANBARU – Masalah kesehatan masih menjadi “pekerjaan rumah” yang harus dibenahi di Provinsi Riau. Oleh karena itu, pasangan

  • 2 minggu lalu

    Pilgubri 2018, Panwaslu Rohil Minta PTPS Awasi Money Politic

    RIAUONE.COM, BAGANSIAPIAPI - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Rokan Hilir kumpulkan Pengawas TPS guna mendapatkan pemahaman Bimbingan teknis (Bimtek)

  • 5 bulan lalu

    Tindaklanjuti Surat Men PAN-RB, Hari ini Pejabat dan Pegawai Teken Pakta Integritas Netralitas Pilgubri 2018

    RIAUONEcom, - BENGKALIS – Sebagai salah satu bentuk komitmen agar tidak terlibat dan melibatkan diri, langsung maupun tidak langsung dan menjaga netr
  • 5 bulan lalu

    HM Harris Ikhlas dan Legowo meski Gagal Bertarung di Pilgubri 2018

    Pelalawan - Pasca keluarnya surat dukungan DPP PKB dan Gerindra untuk Pasangan Calon (Paslon) Lukman Edy - Hardianto maju di Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 2018 kemaren
  • Komentar

    Copyright © 2012 - 2018 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.