riauone.com

Menu Website

  • Minggu, 08 September 2024
  • Advertorial
  • Galeri
  • Foto
  • C S R
  • Index
    • Home
    • Riau Raya
    • Fakfa Sejarah Pembentukan Rohil Oleh Bupati Suyatno di Sidang Istimewa DPRD (3)
    Jumat, 09 Oktober 2015 10:03:00

    Fakfa Sejarah Pembentukan Rohil Oleh Bupati Suyatno di Sidang Istimewa DPRD (3)

    jembtan padamaran.
    RIAUONE.COM, ROHIL, ROC, - Kelima orang utusan itu di antaranya Husin Rambah sebagai anggota DPRD Gotong Royong Daerah Swatantra Tingkat II Kabupaten Bengkalis, Penghulu Budin penghulu Bagan Kota, Penghulu Maamun mewakili Penghulu Kecamatan Bangko, penghulu Wan Muhamad Noor penghulu Bagansinembah mewakili Kecamatan Kubu dan penghulu H Husin penghulu Sedinginan mewakili Kecamatan Tanah Putih.
     
    Perjuangan pembentukan Kabupaten Rohil ini dilanjutkan dan diteruskan kembali pada tahun 1962 dengan membentuk panitia perjuangan, meliputi tokoh masyarakat, para pengusaha,cerdik pandai, alim ulama, partai politik seperti A Manando, Wan Saleh Tamim, Yunus Noor, Saleh Rahman, H Ahmad Royan.
     
    Selanjutnya, Muchtar Maaruf, Kadir Gama Bakti, Hasnan Impam, Toguk Hanafi, Misran Rais dan Husin Rambah serta lain-lainnya dan merubah nama tuntutan yaitu Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hilir dan nama panitianya adalah Panitia Perjuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hilir.
     
    Walaupun perjuangan tersebut belum berhasil, namun semangat untuk menjadikan eks Kewedanaan Bagansiapiapi sebagai kabupaten yang diberi nama Kabupaten Rokan Hilir tetap membara dan tak kunjung padam.
     
    Pada awal reformasi tahun 1998, kepanitiaan ini diperbaharui kembali dan diketuai oleh Amran Rambah (anak Husin Rambah) yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda. Di samping itu juga dibentuk kelompok kerja di Bengkalis dan kelompok kerja di Pekanbaru.
     
    Atas perjuangan yang cukup panjang, melalui musyawarah besar (Mubes) Persetujuan DPRD Kabupaten Bengkalis malalui Sidang Paripurna dan Persetujuan Bupati Bengkalis dan Gubernur Riau serta pengesahan DPRD RI melalui Sidang Paripurna, maka terbitlah Undang-Undang No 53 tahun 1999 yang menetapkan Rokan Hilir sebagai kabupaten. Selanjutnya terbit Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 yang menetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir. Selesai. (Adv/Humas/Zai)
     
    Share
    Berita Terkait
  • satu bulan lalu

    Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas di DPRD Riau, Ada 35 Ribu Tiket Pesawat Fiktif, Tokoh Anti Korupsi Minta Usut Semua Terlibat

    PEKANBARU, - Mengerikan dan sangat dahsat negeri ini, dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Riau tentunya tidak hanya di lakukan segelintir orang, dicurigai bahwa SPPD fikti

  • tahun lalu

    Asyikk, Anggota DPRD Riau Akan Kunjungan Kerja ke Amerika?

    RIAU, - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau tahun ini kembali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

    Para wakil rakyat itu akan "plesiran" ke Am

  • tahun lalu

    Bupati Meranti dan Sejumlah Pihak di OTT KPK?

    NASIONAL, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan operasi tangkap tangan atau OTT di Meranti, Riau. KPK menangkap tangan Bupati Meranti Muhammad Adi.

    "Benar, tadi

    • Komentar
    Terkini
  • Menu:
  • Home
  • Riau Raya
  • Politik
  • Hukrim
  • Kilas Global
  • Parlemen
  • Kepri
  • Sosialita
  • Sport
  • Jambi
  • Otonomi
  • Nusantara
  • Serbaserbi

    • Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Karir

    Iklan

    RSS

    Kontak
    Copyright © 2012 - 2024 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified