PEKANBARU, - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman berharap kedepan dalam pengelolaan aset pemerintahan daerah harus ada peran Teknologi Informasi didalamnya untuk memudahkan pejabat pengelolaan aset dalam menyusun dan mendata aset pemerintahan.

 

"Kedepannya peran IT harus ada dalam Pengelolaan aset pemerintahan daerah agar memudahkan pejabat pengelolaan aset Pemerintahan dalam bekerja" ungkap Gubernur Riau usai menggelar rapat tertutup tentang bersama BPK RI Perwakilan Riau menggelar rapat tertutup tentang pengarahan Exit Briefing BPK RI Perwakilan Provinsi Riau secara tertutup di Kantor Gubernur Riau, Jumat (17/3).

 

Gubri juga menyinggung dengan adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru beserta struktur pengisinya yang juga baru membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus menertibkan pencatatan pengelolaan aset daerah dengan segera.

 

"Apalagi setelah ada mutasi OPD, ada pejabat baru yang harus diingatkan lagi mengenai pengelolaan aset," tambahnya.

 

Gubri menegaskan supaya seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya yang baru saja menempati OPD baru untuk serius mengelola aset pemerintah yang ada di instansinya, salah satunya dengan pencatatan yang termuat dalam data base.

 

"Ini briefing pengelolaan aset, menyangkut pencatatan dan penyusutan asetnya. Ini yang disosialisasikan. Kita juga akan buka pos konsultasi yang dikawal oleh Inspektorat dan BPKAD," tutupnya. (mcr/roc).