• Home
  • Riau Raya
  • Gulat Manurung Rekonstruksi Suap di Kantor Disbun, Zulher di Isukan Terlibat?
Rabu, 26 November 2014 08:30:00

Gulat Manurung Rekonstruksi Suap di Kantor Disbun, Zulher di Isukan Terlibat?

ilustrasi
Loading...
riauonecom, Pekanbaru - Dikawal penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gulat Medali Emas Manurung yang tiba di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Selasa (25/11), pukul 10.50 WIB langsung menuju ke Dinas Perkebunan (Disbun) Riau. Pengusaha kelapa sawit sekaligus dosen di Universitas Riau ini tampak menggunakan baju tahanan KPK memasuki ruang kepala Disbun Riau untuk mengikuti adegan rekonstruksi di dalam ruangan tersebut pukul pukul 11.30 WIB.
 
Menurut informasi, di Ruang Disbun ini sempat terjadi adanya transaksi antara Gulat dan sejumlah pejabat di dinas tersebut. "Iya rekonstruksi," ujar salah seorang penyidik KPK.
 
Meski Gubernur Riau non aktif Annas Maamun juga ikut datang ke Riau, namun Annas tidak mengikuti rekonstruksi di Disbun Riau. Menurut informasi Annas diboyong ke Sekolah Polisi Negara (SPN) di Jalan Pattimura Pekanbaru.
 
Sementara itu, saat di bandara, Annas tampak hanya tertunduk saat turun dari lift kedatangan Bandara Internasional SSK II Pekanbaru. Dengan menggunakan mobil Innova, mereka dikawal secara terpisah.
 
Hingga pukul 12.45 WIB, Gulat masih tampak di dalam ruangan kepala Dinas Perkebunan. Tampak pula sejumlah awak media menunggu di luar perkantoran.
 
 
Diisukan Terlibat Kasus Suap Annas
 
 
Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Zulher menegaskan sebagaimana dikutif dari Go riau. bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus suap alih fungsi lahan yang menjerat Gubernur Riau (Gubri), H Annas Maamun dan Dosen Pertanian Unri, Gulat Manurung.
 
Bahkan dirinya menilai jika ada yang mengaitkan keterlibatan dirinya dalam kasus tersebut itu kesalahan besar. "Sama dengan menjahanamkan kami, izin itu ada di kehutanan, bukan di perkebunan," tegas Zulher beberapa waktu yang lalu.
 
Dilanjutkan Zulher, izin alih fungsi lahan itu ada di Dinas Kehutanan, dan menjadi skop kabupaten dan kota. "Itu dikeluarkan oleh BP2T masing-masing kabupaten dan kota," tegas Zulher.
 
Dirinya berulang kali menolak jika alih fungsi lahan tersebut berhubungan utama dengan Dinas Perkbunan Riau yang dipimpinnya. Bahkan Zulher juga menyinggung bahwa itu juga merupakan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau.
 
"Intinya kami tidak memiliki kewenangan untuk izin alih fungsi lahan. Itu kerjaan Bappeda dan Disbun, kenapa kami mengambil pekerjaan orang lain, perkejaan kami saja tidak selesai," imbuh Zulher. (abu/net)
Share
Berita Terkait
Komentar

Copyright © 2012 - 2019 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.