• Home
• Riau Raya
• Harga Kebutuhan Pokok Kian Melonjak, Inilah Langkah Yang Diambil Pemkab Meranti

Selasa, 12 Mei 2015 15:44:00

Harga Kebutuhan Pokok Kian Melonjak, Inilah Langkah Yang Diambil Pemkab Meranti

KadisperindakoUKM Syamsuar Ramli didampingi Kabag Humas Ery Suhairi, dan sejumlah rombongan saat di Kementerian Perdagangan RI untuk melobi beras impor, Senin (11/5/2015).

JAKARTA, RIAUONE.COM - Melonjaknya sejumlah harga kebutuhan pokok membuat prihatin Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi. Untuk mengantisipasi itu, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DisperindagkopUKM) diinstruksikan untuk melobi Kementerian Perdagangan agar Kepulauan Meranti mendapat jatah beras impor sehubungan rencana pemerintah pusat membuka kran impor beras.

Kepala Disperindag Kepulauan Meranti dan Kepala Bagian Humas Ery Suhairi didampingi staf Rudi Alhasan, Senin (11/5/2015), bertemu langsung dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Partogi Pangaribuan. Saat itu Dirjen didampingi Sekretarisnya Zainal Arifin dan dua stafnya.

"Beberapa hari lalu saya ditelepon Bupati Meranti katanya mengenai masalah kebutuhan pokok di sana yang terus melonjak," ujar Dirjen membuka pertemuan dengan akrab.

Partogi mengaku sangat kenal dengan wilayah Meranti khususnya Selatpanjang yang banyak bergantung pada barang impor yang masuk secara ilegal. "Saya ini lahir di Selatpanjang. Orangtua saya dulu polisi tugas di sana. Saya di sana sampai usia tujuh tahun," kenangnya.

Dalam pertemuan itu Kadisperindag Syamsuar menceritakan kondisi Meranti yang masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi di Riau. Menurutnya, meski angka kemiskinan itu berhasil ditekan namun mulai melonjaknya harga kebutuhan pokok membuat masyarakat kesulitan.

"Kenaikan harga BBM membuat harga kebutuhan pokok melambung. Selain itu daerah kami bukan daerah pertanian padi. Kalaupun ada produksinya tidak mencukupi. Kita harapkan kebijakan impor beras yang akan dibuka juga dialokasikan buat Meranti," ungkapnya.

Menjawab hal tersebut, Dirjen Partogi menjelaskan bahwa pada dasarnya impor beras tidak dibuka bebas. Kalau pun nanti dibuka, impor itu akan dilakukan oleh Bulog. "Nanti kita akan bantu dari beras yang diimpor Bulog itu berapa kuotanya untuk Meranti. Kan pelabuhan impor paling dekat di sana ada di Dumai, nanti lewat Dumai," ungkapnya.

Sepengetahuan dia pula, Riau memang tidak pernah masuk daerah yang menerima beras impor yang dilakukan Bulog. "Mungkin itu yang bisa dicarikan solusinya. Namun untuk menentukan kapan impor beras itu harus melalui sidang kabinet," jelas dia.

Dalam kesempatan itu Syamsuar juga berharapa ada kebijakan terhadap kebutuhan pokok lain yakni impor gula dan bawang. Menurutnya, selama ini karena kran itu ditutup akhirnya terjadi penyeludupan gula dan bawang dari negeri jiran Malaysia.

Mengenai impor bawang, Dirjen Partogi menjelaskan bahwa pihaknya baru bisa mengeluarkan izin jika ada surat rekomentasi dari Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk gula sama dengan beras, harus diputuskan melalui sidang kabinet. "Biasanya impor gula dilakukan oleh PTPN atau perusahaan swasta, tapi yang diimpor itu gula rafinasi, gula baham baku," terang Partogi.

Di akhir pertemuan Partogi menjelaskan bahwa pihaknya tidak memberi kewenangan impor beras ke pemerintah daerah. Kalaupun nantinya ada kebijakan impor akan dilakukan oleh Bulog. "Nanti kita akan bantu mengatur dari beras yang diimpor Bulog berapa alokasinya untuk Meranti," tutup dia.(rls/uzi)