RIAUONE.COM, TEMBILAHAN - Menurunnya hasil kelapa bagi petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) disebabkan serangan hama dan kondisi kebun kelapa yang sudah tua, sementara masyarakat sendiri tidak mampu melakukan peremajaan tanaman kelapa.

 

Hal tersebut diungkapkan Bupati Indragiri Hilir HM Wardan, saat memaparkan permasalahan kelapa yang dihadapi oleh petani kelapa di Inhil dalam acara Seminar Nasional dan Bedah Buku dengan tema"Selamatkan Kelapa Indonesia" di Gedung Nusantara DPR RI Senayan Jakarta, Senin (18/7/2016).

 

Selain itu, jelas Bupati, kerusakan trio tata air ( tanggul, saluran air dan pintu klip) juga menjadi masalah utama kenapa hasil panen petani kelapa di daerah hamparan kelapa dunia ini kian menurun.

 

Dari 439 ribu hektar tanaman kelapa di Indragiri Hilir, diakui Wardan, lebih seperempatnya mengalami kerusakan yaitu 137 ribu hektar. "Sementara untuk memperbaiki kerusakan kebun kelapa melalui kemampuan APBD Inhil baru bisa direalisasikan sekitar 7.163 ha," ujar Bupati Wardan.

 

Untuk itu, bupati mengajak investor  untuk berinvestasi membangun perkelapaan dan mempertahankan citra Inhil sebagai kabupaten hamparan kelapa dunia.

 

Sementara itu, Eka Sastra, M.Si, anggota DPR RI Komisi VI dari Dapil Jawa barat menyampaikan beberapa hal permasalahan kelapa di Indonesia. Menurut politisi Golkar ini, sedikitnya 3 juta hektar kebun kelapa di Indonesia memiliki potensi luar biasa, namun dengan bermacam permasalahan yang dihadapi petani kelapa, dikhawatirkan 10 tahun kedepan kelapa di indonesia khususnya di Inhil akan jadi cerita semata jika tidak ada langkah nyata untuk menyelamatkan kelapa indonesia.

 

Untuk itu, Eka Sastra mengajak, perlu adanya peremajaan kelapa secara nasional dan terpadu dengan pendanaan yang maksimal.

 

Menurutnya, untuk menopang hal itu harus ada pabrik pengolahan produksi hilir atau turunan kelapa. Sementara perhatian pemerintah secara nyata terhadap dunia kelapa yang sudah nyata-nyata sebagai penopang ekonomi indonesia sejak zaman belanda, kemerdekaan bahkan sampai ke zaman reformasi ini masih kurang.

 

"Kita perlu mencontoh negara India, Bangladesh dan Philipina yang secara serius memperhatikan perkelapaan yang dibuktikan dengan adanya sebuah institusi setingkat menteri yang khusus menangani permasalahan kelapa. (Adv/san)