KUANSING,- Hearing terkait rencana rasionalisasi anggaran 2018 antara pihak eksekutif dan legislatif Kuansing akhirnya menyepakati rencana rasionalisasi APBD 2018. 

 

Kesepakatan para wakil rakyat itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Rabu (21/3/2018) di ruang sidang gedung DPRD Kuansing.

 

Setelah Bupati Kuansing H Mursini menyampaikan  paparannya selaku pihak eksekutif, Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra,SH MH  yang memimpin rapat dengar pendapat  langsung mempertanyakan sikap anggota DPRD yang hadir.

 

" Apakah rencana rasionalisasi ini bisa kita  sepakati," tanya Andi Putra. Semua anggota DPRD yang hadir menyatakan sepakat.

 

Sebelumnya Bupati H Mursini yang hadir langsung dalam rapat dengar pendapat itu  menyampaikan kondisi keuangan daerah pada akhir tahun anggaran 2017.

 

Bupati H Mursini menyampaikan APBD tahun anggaran 2017 lalu mengalami defisit sebesar Rp72 milyar. Defisit ini diketahui setelah di penghujung tahun anggaran 2017 ternyata realisasi transfer dana pusat ke daerah tidak mencapai target yang diasumsikan.

 

Jumlah total transfer dana pusat sampai akhir tahun 2017 hanya sebesar 79 persen, Akibatnya berdampak pada postur APBD 2018. Inilah yang menjadi dasar pentingnya APBD 2018 dirasionalisasi.

 

Kepala BPKAD Hendra, AP  membenarkan kondisi itu berdampak pada APBD 2018. Sehingga di penghunjung tahun anggaran terpaksa dilakukan tunda bayar untuk pekerjaan pihak ketiga. Belum lagi adanya koreksi Silpa dari semula dialokasikan sebesar Rp 29 milyar akhirnya terkoreksi hingga Rp 20 milyar. Setelah dihitung ulang Silpa hanya ditemukan sebesar Rp 9 milyar lebih. Sehingga total defisit kata Hendra mencapai Rp72 milyar.

 

Dari pantauan awak media di gedung DPRD,  Hearing dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hal hal yang di pertentangkan terkait rencana rasionalisasi, hanya saja dari anggota DPRD Musliadi meminta beberapa item mata anggaran yang akan di rasionalisasi itu perlu di pertimbangkan dengan matang, karena itu menyangkut dengan aspirasi rakyat katanya.

 

Namun di penghujung acara fokus perhatian peserta Hearing berubah, pasalnya  wakil Bupati Kuansing H Halim, kembali menyampaikan unek unek rasa kesalnya kepada Bupati Kuansing H Mursini, terkait keberadaan nya sebagai Wabup, dia mengatakan tidak pernah di libatkan dalam penyusunan anggaran dan penyusunan kabinet dihadapan H Mursini dan peserta Hearing.

 

Begini unek unek Wabup :

 

" Apa-apa program kerja bawah lah saya untuk berunding atau bekerja. Di TAPD saya tidak pernah dilibatkan, Penyusunan anggaran saya tidak pernah dilibatkan. Jadi kalau bilang saya bodoh silahkan tapi kalau untuk bekerja mari kita sama sama, saya siap," .Bukan amanah yang main main yang diberikan masyarakat kepada saya. Saya perlu dihargai walaupun saya tidak mengerti di birokrasi, kalau urusan ekonomi kapan saja saya siap di kasi tau. Perlu ketegasan, kalau pak Bupati tidak bisa, bilang tidak bisa, jangan dijadikan iyalah, iyalah, saya tidak suka seperti itu." Kata Wabup 

 

Bupati H Mursini menanggapi unek unek Wabup Halim, walau mereka duduk saling bersebelahan dengan H Halim, namun H Mursini di hadapan peserta Hearing bahwa penyusunan APBD disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

 

"Jangankan Pak Wabup, saya sendiri juga tak ikut. Semua diserahkan kepada TAPD. Tapi, kalau ada masukan, akan kita sampaikan. Kemudian, TAPD akan membahas anggaran bersama DPRD," ujar Mursini

 

Kemudian rapat dengar pendapat itupun ditutup oleh Ketua DPR Andi putra, dengan beberapa masukan diantaranya eksekutif diminta menyerahkan buku APBD dan draft rencana rasionalisasi paling lambat hari Jumat ini. Selanjutnya lansung hari Senin di jadwalkan kembali membahas rasionalisasi tersebut.(ijk)