RENGAT – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) akhirnya dapat mengukir sejarah dalam pengelolaan keuangan daerah. 

 

Untuk pengelolaan keuangan keuangan tahun 2016, Negeri Melayu di pimpin H Yopi Arianto dan H Khairizal ini berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ini untuk pertama. Opini WTP ini berhasil didapatkan Pemkab. 

 

Inhu berkat usaha dan kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Inhu.Predikat Opini WTP diserahkan langsung oleh Ketua BPK Perwakilan Riau, Harry Purwaka SE MSF Ak CA kepada Bupati Inhu H Yopi Arianto SE di Aula BPK Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru, Selasa (30/5).

 

Turut hadir mendampingi Bupati Inhu Plt Sekda Inhu Ir Hendrizal MSi, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs Suratman,  Plt Kaban Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ibrahim Alimin, Plt Inspektorat Pemkab Inhu Boyke Sitinjak, Ketua DPRD Inhu Miswanto, dan beberapa pejabat Eselon II dan Eselon III dijajaran Pemkab Inhu.

 

Pengelolaan aset daerah yang selama ini menjadi kendala dalam meraih predikat WTP tersebut, secara perlahan dan sistematis mulai dapat teratasi dan terdata secara baik oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Inhu. Hasilnya prestasi gemilang diukir. 

 

“Alhamdulillah, tepat pukul 15.30 WIB (red)  Kabupaten Inhu menerima opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Riau di Aula BPK Perwakilan Riau,” ungkap Plt Sekda Inhu H. Hendrizal kepada wartawan via seluler. "Sesuai catatan terakhir,  tahun 2015 Pemkab Inhu harus puas menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK Riau," katanya.

 

Untuk ltu dirinya berharap preseden gemilang dari BPK Riau kepada Pemkab Inhu ini harus tetap dipertahankan. “Saya yakin jika semua pihak saling bahu membahu tentang ketransparansian pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, Opini WTP akan kembali kita terima,” pungkasnya.(mcr/*).