• Home
• Riau Raya
• Jokowi ke Riau, KNPI Riau Minta Presiden

Jumat, 31 Mei 2024 05:29:00

Jokowi ke Riau, KNPI Riau Minta Presiden

Riau - Pemuda Riau mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pertamina Hulu Rokan (PHR). Perusahaan ini dinilai kurang berpihak kepada kepemudaan di Provinsi Riau. Sejumlah persoalan yang mencuat mencakup minimnya perhatian PHR terhadap tenaga kerja lokal, organisasi kepemudaan, serta program Corporate Social Responsibility (CSR) yang tidak jelas arah dan manfaatnya.

Sekretaris KNPI Riau, Asnaldi Abbas, mengungkapkan kekhawatirannya terkait situasi ini dalam pernyataan yang disampaikan kepada media pada 30 Mei 2024. Asnaldi menegaskan bahwa perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam Riau seharusnya memiliki tanggung jawab sosial yang besar, khususnya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pemuda setempat.

"Dalam beberapa tahun terakhir, kami melihat bahwa Pertamina Hulu Rokan belum menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung tenaga kerja lokal dan organisasi kepemudaan. Program CSR mereka pun tidak transparan dan kurang memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Riau. Ini sangat mengecewakan, mengingat potensi besar yang dimiliki oleh pemuda Riau dan kebutuhan mendesak untuk memajukan daerah ini," ujar Asnaldi dengan tegas.

Asnaldi menambahkan bahwa idealnya, perusahaan sebesar PHR harus mampu menjadi pilar pembangunan daerah dengan memberikan dukungan nyata kepada tenaga kerja lokal dan berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan untuk mengembangkan berbagai program yang bermanfaat.

"Pemuda Riau adalah aset berharga yang memiliki potensi besar untuk berkembang dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, kami mendesak Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung dan mengevaluasi kinerja PHR. Kami berharap evaluasi ini bisa memastikan bahwa PHR benar-benar melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau," lanjutnya.

Pernyataan ini mendapat dukungan luas dari berbagai organisasi kepemudaan di Riau yang juga merasakan dampak kurangnya keberpihakan PHR. Mereka berharap, dengan adanya evaluasi dari Presiden, PHR dapat lebih memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan sumber daya manusia lokal.

Asnaldi juga menekankan bahwa keberpihakan terhadap masyarakat dan pemuda sangat penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. "Eksploitasi sumber daya alam di Riau harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal, bukan hanya keuntungan bagi perusahaan. Kami ingin melihat perubahan nyata yang membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pemuda di daerah ini," tutup Asnaldi dengan harapan besar.

Dengan adanya desakan ini, diharapkan pemerintah pusat dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa Pertamina Hulu Rokan memenuhi tanggung jawab sosialnya, sehingga eksploitasi sumber daya alam di Riau dapat memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. (*ANR)