PANGKALANKERINCI, RIAUONECOM, - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan mengimbau sekaligus mengingatkan kepada pemegang kewenangan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, untuk tidak melakukan praktek jual beli jabatan dalam penyusunan SOTK yang saat ini sedang dilaksanakan di Pemkab Pelalawan. Hal ini dikatakan Kasi Intel Kejari Pelalawan Arri kepada riauone.com Kamis (19/01/2017). 

 

Imbauan serta peringatan Kejari Pelalawan ini Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo ketika membuka Rapat Terbatas (Ratas) dengan tema pembahasan manajemen ASN di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/01/2017).

 

"Bapak Presiden menegaskan agar praktek praktek jual beli jabatan dilingkungan Aparat Sipil Negara atau PNS dapat dihilangkan dan diberantas tuntas, Untuk itu saya ingatkan kepada pemegang kewenangan di Pemkab Pelalawan untuk menghindari jual beli jabatan dalam penyusunan SOTK yang saat ini sedang dilakukan," katanya.

 

Dalam keterangannya, Kasie intel juga akan memantau penyusunan SOTK yang saat ini sedang berlangsung melalui jaringan intelijen yang ada di Kejari Pelalawan.

 

"Kalau data intelijen kami mempunyai bukti yang kuat tentang hal itu, jangan salahkan kami jika suatu saat kami akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), sebagaimana yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten baru baru ini,"terangnya.

 

Di akhir keterangannya Kasie Intel berharap kepada masyarakat yang menemui atau mengalaminya sendiri adanya sejumlah permintaan uang atau membayar untuk menduduki suatu jabatan tertentu agar melaporkan langsung ke Kejari. 

 

"Kami berharap ada peran aktif dari masyarakat untuk bersama sama memberantas jual beli jabatan dengan cara melaporkan langsung ke kami. Kalau datanya akurat, akan kita tindak lanjuti," tutupnya. (ton/roc).